Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian berfoto bersama pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, Jakarta, Jumat (21/1/2022).suaratani.com-ist SuaraTani.com – Jakarta| Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan salah satu upayanya adalahmelakukan percepatan belanja pemerintah. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran.
“Terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga
isu yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kick Off Pelaksanaan
Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian
Perindustrian Tahun 2022, Jakarta, Jumat (21/1/2022).
Sekjen Kemenperin menyampaikan, isu pertama adalah
partisipasi publik. Dalam negara demokrasi, tata kelola pemerintahan harus
menjadikan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan. Sebab, partisipasi dapat
memberikan pengaruh positif terhadap kinerja kebijakan dan kepuasan publik.
Secara logis, lanjut Dody, kinerja akan meningkat jika pihak
yang merasakan atau memahami persoalan semakin banyak dilibatkan. Di samping
itu, partisipasi dapat membangun public trust karena publik merasakan ada
pengakuan dan perhatian dari pemerintah serta memiliki ruang yang cukup untuk
menyampaikan aspirasi atau pendapat.
“Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks
pembangunan industri manufaktur, dengan demikian perlu diperkuat,” tegasnya.
Implementasi tersebut dapat dalam bentuk kolaborasi berbagai
stakeholder seperti perguruan tinggi, organisasi civil society,
asosiasi-asosiasi, dan pelaku usaha, yang diterapkan dalam setiap proses
pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.
Berikutnya, isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri
dari tiga aspek, yaitu tata kelola APBN, organisasi, dan individu.
“Pada aspek tata kelola APBN, kami tidak banyak menyimpan
kekhawatiran mengingat Kemenperin telah mencetak berbagai prestasi yang membanggakan,”
ungkap Dody.
Aspek akuntabilitas selanjutnya adalah organisasi, yang
terkait dengan transparansi kinerja Kemenperin baik pada input, proses, output,
maupun outcome.
“Ini sangat terkait dengan isu ketiga yang ingin kami
sampaikan, yaitu isu efektivitas kebijakan,” sebut Dody.
Menurut Sekjen Kemenperin, isu efektivitas kebijakan harus
juga dijadikan sebagai isu sentral dalam pelaksanaan anggaran karena sepatutnya dapat mencegah penggunaan
uang negara untuk berbagai program yang tidak memberikan dampak atau manfaat
yang memadai.
“Aspek terakhir adalah akuntabilitas individu yang berkenaan
dengan komitmen dan tanggung jawab individu pegawai terhadap pencapaian hasil,”
tandasnya. Dalam hal ini, pembangunan profesionalitas dan kapasitas di kalangan
pegawai perlu diperkuat agar dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan
prinsip-prinsip keilmuan dan juga pengalaman.
Sekjen Kemenperin berharap, di tahun 2022 inipara Kepala
Satuan Kerja dapat mempertahankan kinerja dalam penyerapan anggaran dan sekaligus
memastikan pencapaian output dan outcome pada setiap program dan kegiatan.
“Terkait dengan penyerapan anggaran, kami akan memantau
penyerapan anggaran Semester I Tahun 2022 dengan target serapan anggaran
sebesar 50% dan proses pengadaan Barang/Jasa selesai pada bulan Juni Tahun
2022,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenperin
Masrokhan mengemukakan, kegiatan kickoff meeting anggaran ini sangat penting
untuk memberikan pesan kepada masing-masing unit kerja maupun satuan kerja di
lingkungan Kemenperin dalam menjalankan strategi pelaksanaan kegiatan yang
efektif dan efisien.
“Sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap
pencapaian tujuan pembangunan industri sebagaimana indikator-indikator yang
tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian,” terangnnya.
Lanjut Masrokhan, dalam upaya menunjang efektivitas
pengawasan internal, saat ini Itjen Kemenperin sedang mengembangkan Sistem
Informasi Pengawasan yang dinamakan (SI-Nga). “Melalui Singa, diharapkan
pengawasan tidak lagi dilakukan secara tradisional saja, akan tetapi bisa juga
dilaksanakan secara online dan realtime, sehingga tujuan sebagai early warning
system benar-benar bisa diterapkan,” tuturnya. *(jasmin)
