SuaraTani.com - Labuhanbatu| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu komitmen menurunkan volume angka stunting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Komitmen ini tercuat pada rapat Rembuk Stunting TA 2022 melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, DPRD, Diskominfo, Dinas Hanpang, DP3A, BAPPEDA, Komisi IV DPRD Labuhanbatu, Kemenag, Camat, Kapus, PKK, Pokja IV, Kades dan Lurah, Kamis (30/6/2022).
Wakil Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Labuhanbatu, Muhammad Yusuf Siagian, melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kamal Ilham menyebutkan, rembuk stunting diharapkan dapat memperkuat komitmen tim konvergensi stunting di kecamatan dan desa. Serta dapat meningkatkan kerjasama dengan segala potensi yang ada dalam masyarakat dengan tugas dan fungsinya baik melalui intervensi sensitif dan spesifik.
"Saya berharap dengan adanya pertemuan ini dapat meningkatkan koordinasi kegiatan penurunan stunting di Kabupaten Labuhanbatu," ujarnya.
Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Friska E Simanjuntak mengatakan permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja. Tapi harus terintegrasi dengan program lainnya.
Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkodinir dan terpadu kepada sasaran prioritas.
"Kabupaten Labuhanbatu terus berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Labuhanbatu salah satunya dengan mengadakan rembuk stunting sesuai dengan 8 aksi konvergensi stunting," jelasnya.
Dikatakan Friska, penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting.
"Dalam pelaksanaannya upaya konvergensi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi," ujarnya.
Friska mengatakan, dalam aksi konvergensi penurunan stunting terdapat 8 aksi konvergensi yang harus dilakukan oleh masing-masing kabupaten atau kota dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten kota.
"Tujuan diadakannya rembuk stunting ini untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting di Kabupaten terintegrasi," pungkas Friska.
Satgas TIPPS Provinsi Sumut, Rosidah Rohnah Berutu selaku narasumber menjelaskan tentang pentingnya penanganan Stunting dan tata cara penanganan Stunting sejak dini, yang diawali dari pelayanan awal menikah, bumil hingga melahirkan. Menurutnya, pemantauan dan intervensi stanting perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran.
Rembuk stunting tersebut dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Aksi Konvergensi Percepatan Stunting diawali dengan pernyataan ikrar tentang komitmen mendukung dan bersinergi dalam konvergensi koordinasi dan konsolidasi pencegahan stunting melalui intervergensi gizi sensitif dan spesifik di Kabupaten Labuhanbatu.
Sedangkan hasil dari Rembuk Stunting yaitu seluruh stakeholder menyepakati sasaran dari desa-desa prioritas penanganan stunting, menyepakati rumusan kegiatan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022, menyepakati bahwa pemerintah desa lokasi prioritas akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting dalam rancangan APBDes Tahun 2022 dan 2023.
Dari data terpadu statistik, di Kabupaten Labuhanbatu tercatat ada 237 balita status stunting yang tersebar di 9 kecamatan 15 Puskesmas dan ditargetkan penurunan hingga 14% ditahun 2024, dan 23,45% ditahun 2022. * (fajar dame harahap)
