Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Bahas PPPK, Sekda Labuhanbatu Ikut Rakor APKASI

Sekdakab Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian didampingi Kepala BKPP Zainuddin mengikuti Rakor APKASI bersama Kemenpan RB di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (21/9/2022).suaratani.com-ist

SuaraTani.com Labuhanbatu| Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan  Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)  RI menggelar rapat kordinasi (Rakor) dengan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, di Puri Agung Convention Hall Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Rakor yang dihadiri para Bupati, Wali Kota, Sekda maupun yang mewakili kepala daerah itu terkait pendataan tenaga kerja non ASN. 

Dalam Rakor yang membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan daerah itu, Kabupaten Labuhanbatu diwakili Sekdakab Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian didampingi Kepala BKPP Zainuddin.

Dalam rapat tersebut, APKASI melalui Sekretaris APKASI Adnan Purichta Ichsan  yang juga menjabat sebagai Bupati Gowa mengajukan empat permintaan dan harapan. 

Yaitu, proses rekrutmen dan penggajian PPPK dari pemerintah pusat. Kepala daerah yang baru dilantik diberi kuota untuk mengangkat PPPK dengan masa kerja sesuai masa jabatannya sebagai kepala daerah.

Kemudian, pelatihan kewirausahaan, kartu pra kerja dan MoU antara kepala daerah dan BUMN bagi tenaga non ASN yg diberhentikan. Mendorong investasi di daerah agar bisa memberdayakan non ASN yan diberhentikan.

Sebelumnya Ketua APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga menjabat sebagai Bupati Dharmasraya menyatakan, pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari rapat rapat teknis bersama menteri PAN-RB beberapa waktu lalu untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan tenaga non ASN (P3K).

"Dimana menurut pembicaraan beberapa waktu lalu tenaga honorer atau non ASN pada November 2023 akan dihapuskan. Ini menjadi kegelisahan para Kepala Daerah dan juga para honorer di daerah. Kebijakan ini membuat resah para tenaga honorer baik di bidang Kesehatan, Pendidikan maupun yang lain," urainya.

Sementara peluang untuk menjadi pegawai P3K dengan mekanisme ujian terbuka akan menjadi kendala. Karena para honorer yang telah lama mengabdi yang hanya tamatan SMA akan bersaing dengan para sarjana yang baru saja lulus.

Selain itu dilihat dari gaji yang akan diberikan, ini akan membebani pendapatan disetia daerah, ucap Sutan.

Menteri PAN-RB RI Abdulah Azwar Anas, sembari membuka rakor memaparkan menuju Indonesia 4 besar Ekonomi Dunia maka diperlukan Birokrasi Profesional, Reformasi Birokrasi Berdampak dan Pelayanan publik ekselen.

Atas arahan Presiden RI Joko Widodo, tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdampak, Reformasi Birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat.

Adapun tujuan dari pendataan pegawai non ASN yaitu sesuai 5 prioritas kerja untuk visi Indonesia Maju yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Hadir mengikuti rakor dimaksud, Ketua APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kepala BKN RI Bima Arya Wibisama, Menteri Keuangan diwakili Dirjen Made Arya, Menteri Pendidikan diwakili Plt Dirjen Tenaga Guru dan Pendidikan Prof Nunung, Menteri Kesehatan diwakili Dirjen Tenaga Kesehatan Aryanti Anaya, para Bupati seluruh Indonesia atau yang mewakili dan para narasumber. *(fajar dame harahap)