SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi pelanggaran di bidang perikanan.
Hal ini dilakukan untuk mendukung Pemerintah dalam memastikan seluruh proses kegiatan pemanfaatan perikanan dari hulu sampai hilir berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaluddin M, Han menyatakan, diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (CK), setiap pelaku usaha semakin diberikan kemudahan perizinan berusaha untuk mendorong percepatan investasi.
Sehingga, peran Pemerintah dan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan di lapangan sangatlah penting.
“Tentunya kemudahan perizinan ini akan diiringi dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih ketat,” ungkap Adin dikutip dari laman KKP, Rabu (14/12/2022).
Sebelumnya, KKP melakukan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Natar, Lampung Selatan, Minggu, 11 Desember 2022.
Adin menerangkan, terbitnya UU CK pada dasarnya dapat mewujudkan perizinan yang lebih mudah dan efisien, perbaikan tata kelola sumber daya, perlindungan lingkungan yang lebih menyeluruh.
Dan, peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara.
Terbitnya UU CK kini membuat pemerintah dalam menerbitkan izin berdasar pada tingkat risiko dan skala usaha.
Di mana tingkat ancaman dipertimbangkan menurut aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
“KKP berkomitmen untuk mengoptimalkan peran Pokmaswas di berbagai wilayah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan bertanggung jawab,” tegas Adin.
Sejalan dengan pernyataan Adin, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin SE yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut juga mengimbau bahwa Pemerintah diharapkan dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat agar pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dicegah.
“Pemerintah dan masyarakat wajib berkolaborasi dan terus bersinergi dalam menjaga sumber daya perikanan di Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” ungkap Sudin.
Sebelumnya, KKP juga telah melakukan pembinaan Pokmaswas di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Tengah. Pembinaan Pokmaswas ini akan terus digenjot hingga di seluruh wilayah di Indonesia.
Pokmaswas merupakan pelaksana pengawas di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
Dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
Melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan kesehatan laut serta potensi kelautan dan perikanan dapat pulih kembali sehingga mampu mewujudkan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. * (putri)
