SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak berbagai kinerja positif di tahun 2022.
Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran serta dukungan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) yang bekerja dengan semangat integritas, profesional dan kompeten.
Itjen sebagai pengawas internal KKP, kata Plt Irjen KKP, Teuku Nilwan, senantiasa memberikan pengawasan intern terbaik dalam bentuk layanan penjaminan mutu, seperti audit, probity audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.
Maupun dalam bentuk pemberian jasa konsultasi, seperti pendampingan penyusunan SAKIP, pembangunan satker untuk menjadi zona integritas, pendampingan berbagai pedoman teknis, penyusunan peta risiko.
"Keseluruhan pengawasan intern ini mampu mengantarkan unit kerja lingkup KKP untuk meningkatkan kinerjanya dan menorehkan berbagai capaian prestasi,” ucap Nilwan dalam siaran resmi KKP, Selasa (3/1/2023).
Berbagai capaian positif tersebut di antaranya, nilai temuan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) KKP sebesar 0,1% dengan target di bawah 1%, berdasarkan penilaian dari BPK.
Tingkat maturitas SPIP KKP pada Level 3 atau “Terdefinisi” yang berarti telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, dengan nilai (3,874) dari target level 3 berdasarkan penilaian mandiri oleh Itjen KKP.
Saat ini sedang dilakukan penjaminan mutu oleh BPKP dan diharapkan nilai yang keluar tidak jauh berbeda dari hasil penilaian mandiri tersebut.
KKP meraih nilai SAKIP sebesar 80,88 atau “A” (Sangat Baik) dari target 80,1 berdasarkan penilaian mandiri, dan diharapkan tidak berbeda jauh saat penjaminan mutu oleh KemenPAN-RB.
Kemudian meraih nilai implementasi Reformasi Birokrasi sebesar 86,95 atau “A” (Sangat Baik) dari target 81 berdasarkan penilaian mandiri dari Itjen KKP, dan diharapkan penjaminan mutu oleh KeMenPAN-RB juga tidak jauh berbeda dari hasil penilaian mandiri tersebut.
Selanjutnya, pembangunan integritas WBK/WBBM secara keseluruhan telah mencapai 90 satuan kerja (satker) yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 1 satker telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
KKP juga meraih nilai 83,10 dari target 70 atas Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK.
Survei ini ditujukan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diukur.
Secara resmi KPK merilis hasil capaian SPI 2022 yang dilakukan terhadap 98 K/L dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indeks integritas nasional sebesar 71,94.
Capaian lainnya sebanyak 20 unit Pelayanan Publik telah berada di zona hijau dengan nilai kumulatif sebesar 86,66 berdasarkan penilaian dari Ombudsman-RI.
Tren kenaikan tindak lanjut juga terjadi pada tindak lanjut hasil pemeriksaan rekomendasi BPK-RI. Dari tahun 2020 berhasil menyelesaikan tindak lanjut berhasil sebesar 80,59%.
Tahun 2021 mencapai 82,75%, dan pada tahun 2022 sampai dengan semester I berhasil menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI sebesar 83,49%.
Dan sebagai wujud pengakuan kualitas pengawasan intern Itjen KKP, kami telah melakukan penilaian mandiri Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Internal Audit Capability Model - IACM) dan memperoleh nilai 3,9 atau pada Level 3 atau “Terintegrasi” menuju Level 4 (Managed).
"Yang berarti kami sebagai pengawas intern telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Penilaian Mandiri ini kami lakukan mengingat BPKP belum melakukan penilaian lagi sejak tahun 2019 dan telah mencapai Level 3,” tambahnya.
Pihaknya sangat bersyukur atas semua capaian positif ini, dan tentunya juga terhadap capaian-capaian KKP berkenaan dengan Indeks Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan PDB Perikanan, Nilai Ekspor Hasil Perikanan, Produksi Perikanan, Konsumsi Ikan, dan sebagainya.
"Tentu kami tidak cepat berpuas diri. Itjen KKP akan terus berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi jalannya program dan kebijakan KKP, melalui berbagai inovasi," ujarnya.
" Kami akan terus memperkuat pengawasan intern berbasis risiko, dan mendorong implementasi pengawasan secara elektronik, melalui penerapan Sistem Informasi Pengawasan, e-Konsultasi, e-SAKIP, dan e-Zona Integritas. Sesuai moto kami, Itjen Kuat, KKP Hebat,” tutup Nilwan.* (putri)
