Rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023 ini dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mabes Polri dan Mabes TNI, Rabu (25/1/2023).suaratani.com-istSuaraTani.com – Jakarta| Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengingatkan perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.
Ditegaskannya, jika terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi.
"Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri warning. Dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," jelas Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam rapat koordinasi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023 ini dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mabes Polri dan Mabes TNI.
Pada kesempatan itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengatakan, dalam urusan karhutla, BNPB akan berfokus pada 6 provinsi yang kerap kali ditemukan titik hotspot.
Adapun keenam provinsi itu menurut Suharyanto meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau.
"Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi lain pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan nanti kita juga melaksanakan aksi," imbuhnya.
Adapun guna mengantisipasi permasalahan karhutla ini, BNPB menurut Suharyanto telah mengambil beberapa skenario mulai dari operasi darat, udara maupun menggunakan teknologi modifikasi cuaca.
Operasi darat dilakukan untuk segera memadamkan api sebelum semakin membesar. Operasi ini akan didukung oleh sejumlah lembaga terkait mulai unsur TNI, Polri, KLHK, BPBD dan relawan peduli api.
"Operasi darat. Sebelum api membesar sudah dipadamkan," jelas Suharyanto.
Selanjutnya, untuk operasi udara, BNPB telah menempatkan sejumlah helikopter di enam titik provinsi prioritas untuk patroli dan water bombing.
BNPB akan terus melakukan pendampingan dalam operasi udara tersebut selama masa tanggap darurat karhutla yang dikeluarkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah.
"Operasi udara didukung oleh BNPB menggunakan helikopter patroli dan waterbombing," kata Suharyanto.
Kemudian khusus untuk operasi menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB menggandeng Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset Nasional (BRIN) dan TNI AU.
Operasi TMC sebelumnya juga dilakukan untuk menghalau hujan dan mempercepat turunnya hujan di wilayah tertentu untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi basah.
Sedangkan untuk penanganan karhutla, operasi TMC dilakukan untuk menurunkan hujan di wilayah yang terdampak karhutla.
"Adalagi teknologi modifikasi cuaca. Ini untuk mendatangkan hujan," pungkasnya. *(putri)
