Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusra Siry dalam Workshop Pengelolaan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 di Jakarta.suaratani.com-istSuaraTani.com – Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terus mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik klaster ketahanan pangan maupun padat karya melalui program Bantuan Pemerintah (Banper).
Selama 2022, Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan tersebar di 86 Kabupaten/Kota di 30 provinsi dengan total nilai mencapai Rp56,7 miliar.
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusra Siry, mengatakan, KKP telah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat di antaranya bantuan konservasi, dermaga apung, pengembangan kawasan pesisir tangguh (PKPT), penanaman mangrove.
Kemudian pengolahan produk turunan mangrove, pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir (PRPEP), sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanaman vegetasi pantai, pengelolaan sampah.
“Dan juga pengelolaan biofarmakologi, pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dan pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR),” ujar Hendra Siry dalam Workshop Pengelolaan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 di Jakarta.
Lebih lanjut Hendra menerangkan bahwa bantuan pemerintah yang selaras dengan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ini dalam penyalurannya juga menghadapi sejumlah tantangan khususnya pasca serah terima bantuan, pemeliharaan dan operasionalisasi yang berkelanjutan.
Untuk itu Hendra berharap, proses pengelolaan bantuan pemerintah di tahun 2023 dapat berjalan dengan baik sejak perencanaan dan pengadaan hingga evaluasi pemanfaatannya.
“Saya berharap kita bisa lebih memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Penyuluh Perikanan untuk pendampingan pengelolaan bantuan pemerintah. Kita juga dapat merangkul pemerintah daerah pada saat pelaksanaan penyaluran maupun pasca penyalurannya,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Bidang Perekonomian. Thasya Pauline. Menyebutkan. tahun 2023 pemerintah akan melakukan intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di 514 kabupaten/kota. *(putri)
