Hari Pertama Business Matching PDN Catatkan Transaksi Sebesar Rp36,18 T

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, saat meninjau pelaksanaan Business Matching  Belanja Produk Dalam Negeri 2023 di Jakarta, Kamis (16/3/2023).suaratani.com-ist

SuaraTani.com – Jakarta| Realisasi transaksi Business Matching  Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) 2023 yang dibukukan di hari pertama tercatat sebesar Rp36,18 triliun.

Dengan capaian ini, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, optimistis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp250 triliun yang ditetapkan.

“Hal ini tentunya mengingat potensi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mencapai Rp622,55 triliun,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau pelaksanaan Business Matching PDN 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan angka Rp7,36 triliun, dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp5,56 triliun), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp2,53 triliun).

Pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan angka Rp436 miliar, dilanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp346 miliar dan Rp258 miliar. 

“Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860,” jelas Menperin.

Situs tersebut menujukkan jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya (Rp49,04 triliun). 

Sedang pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar adalah pada pekerjaan konstruksi dengan nilai 177,37 triliun. Kemudian belanja barang (Rp126,77 triliun), dan jasa lainnya (Rp63,55 triliun). 

“Dalam pelaksanaan Business Matching ini, kami mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan kebutuhan,” imbuhnya.

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Business Matching, Belanja PDN merupakan langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air. 

Menurut Presiden, kunci pengoptimalan penggunaan anggaran bagi pembelian produk lokal adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran. 

Sehingga dengan peningkatan pesat jumlah PDN yang ditampilkan di e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam waktu relatif singkat, setahun lebih sedikit, seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah harus meningkatkan belanja produk lokalnya.

Senada dengan itu, Menperin menyampaikan pentingnya pemetaan sejak awal kebutuhan barang/jasa di instansi. “Business Matching Belanja PDN juga diharapkan dapat memetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023, sehingga produsen dalam negeri bisa memanfaatkan peluang yang ada,” ujar Menperin.

Sepanjang pelaksanaan Business Matching PDN 2023, para peserta juga dapat menyaksikan Pameran Produk Dalam Negeri di lokasi acara. Terdapat 108 perusahaan binaan Kemenperin yang memamerkan produk unggulan dalam negeri. *(jasmin)