Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin didampingi Ketua tim Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sumut, Pendi Dewanto saat diwawancarai, Selasa (30/5/2023).suaratani.com-istDorongan ini menurut Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin perlu dilakukan, sehingga data investasi menurut jenis aset tetap, lapangan usaha dan sektor institusi yang dihasilkan nanti betul-betul memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.
"Karena data investasi ini akan digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 sekaligus memberikan dampak dalam peningkatan investasi Sumut di masa depan," ujar Nurul Hasanudin seusai Workshop Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2023 di Cambridge Hotel Medan, Selasa (30/5/2023).
Hasan, demikian biasanya ia disapa mengatakan, selama ini, data investasi/PMTB yang tersedia belum rinci, karena baru disajikan menurut 2 jenis barang modal, yaitu PMTB Bangunan dan Non Bangunan.
Hal ini belum memberikan informasi tentang siapa yang melakukan, di lapangan usaha/sektor institusi mana, dan dalam bentuk apa.
"Karenanya, pemerintah kesulitan dalam mengevaluasi dan mengukur kontribusi investor dalam capaian pembangunan,” katanya.
Selain itu, lanjut Hasan, kesulitan juga terjadi dalam menentukan keterkaitan dari sisi permintaan investasi dan sisi produksi.
Dalam survei penyusunan disagregasi tersebut, data akan dihimpun menurut 24 jenis aset, tiga sektor institusi, dan 17 lapangan usaha.
“Di Sumut, akan kita laksanakan di semua wilayah kabupaten/kota atau sebanyak 33 Kabupaten/Kota dengan jumlah sampel terpilih sebanyak 943 responden dengan jenis sampel terbesar (non finansial) sebanyak 420 sampel dan daerah dengan sampel terbanyak adalah Kota Medan (112 sampel),” tambahnya.
Dalam survei tersebut petugas akan mendatangi responden yang terdiri dari Instansi Pemerintah/Swasta/BUMD yang terpilih sebagai sampel untuk pendataan mengenai barang modal yang dimiliki, baik penambahan maupun pengurangan yang terjadi di tahun 2021 dan 2022.
PMTB merupakan salah satu komponen penghitungan PDRB dari sisi pengeluaran.
PMTB menjadi sangat penting dalam mendorong kinerja perekonomian serta penciptaan lapangan kerja suatu wilayah termasuk di Sumut.
Tahun 2022, PDRB Sumut atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp955,19 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,73%, sedangkan kontribusi komponen PMTB sebesar 29,45%.
"Angka ini sedikit menurun dibandingkan kontribusi pada tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar 30,64% dan 30,56%,” terangnya.
Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, imbuhnya, maka terjadi peningkatan angka pertumbuhannya di tahun 2022 yang sebesar 3,80% jika dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,47%.
Pada triwulan I tahun 2023, dari total nilai PDRB (adhb) Sumut yang sebesar Rp251,95 triliun, komponen PMTB berkontribusi sebesar 29,46% dengan pertumbuhan sebesar 3,37% secara year on year (yoy).
Hasan turut mengimbau para pemangku kepentingan, stakeholder dan responden untuk membantu dan bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan yang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2023. *(ika)
