Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

UMKM Dampingan KKP Jadi Penyedia Konsumsi Jemaah Haji 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil membuat Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Global Pangan Sadulur (GPS) Bandung naik kelas.suaratani.com-ist
 
SuaraTani.com- Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil membuat Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Global Pangan Sadulur (GPS) Bandung naik kelas.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendampingan dan fasilitasi pembiayaan UMKM untuk bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp100 juta untuk pengembangan usahanya.

Hasilnya, Poklahsar GPS turut berkontribusi dalam penyediaan bandeng tanpa duri untuk konsumsi jemaah haji 2023 yang dikoordinir oleh Asosiasi Pengusaha Bandeng Indonesia (ASPUBI). 

"Alhamdulillah, fasilitasi Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan berhasil merealisasikan kredit Rp100 juta untuk Poklahsar GPS," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Budi Sulistiyo di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Budi mengungkapkan produk olahan bandeng Poklahsar GPS sudah dipasarkan ke seluruh pulau Jawa dan Bali. Saat ini, mereka memiliki sekitar 300 jaringan distributor dan reseller se Jawa-Bali.

Tak hanya itu, produk mereka juga telah dipamerkan pada Expo Thaifex Anuga Asia di Thailand yang digelar pada 23-27 Mei 2023.

"Tentu kami sangat bangga atas capaian dan prestasi dari Poklahsar GPS," tutur Budi.

Sebagai tindak lanjut, KKP menginisasi pembentukan koperasi bagi Poklahsar GPS untuk konsolidasi rantai pasok dan pemasaran.

Terlebih mereka memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) produksi sebanyak 48 orang dan 7 tenaga marketing digital.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung terkait inisasi tersebut," terang Budi.

Senada, Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDS, Catur Sarwanto menyampaikan bahwa telah dilaksanakan  kegiatan berupa bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan untuk Poklahsar di Kabupaten Bandung.

Selain itu, pihaknya juga sedang memeriksa usulan proposal kelengkapan sarana-prasarana (sarpras) Poklahsar ke Ditjen PDS.

"Kami mengarahkan Tenaga Pendamping Usaha untuk memonitor dan melaporkan perkembangan usaha Poklahsar di Kabupaten Bandung," tutur Catur.

Dikatakannya, tim Direktorat Usaha dan Investasi telah mengunjungi secara langsung Poklahsar GPS beberapa waktu lalu.

Tercatat Poklahsar GPS dapat memproduksi 3 ton/bulan dengan omset rata-rata sebesar Rp200 juta/bulan.

Produk mereka juga telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HAACP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Halal, dan izin edar.

"Bahan baku bandeng didapat dari Karawang dan Lamongan dengan ukuran 6-8 ekor/kg," tutupnya. *(putri)