“Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi
tanpa membuat ekonominya harus redup karena interest rate-nya naik terlalu
ekstrem. Ini karena fiskal dan moneter, pemerintah dan bank sentral bekerja
sama secara baik,” kata Menkeu dalam acara kuliah umum Universitas Indonesia di
Depok, Jawa Barat pada Rabu (31/5/2023).
Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk tetap
konsisten menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 3,0% ± 1% untuk
mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko
inflasi ke depan.
“Kalau di Indonesia, kalau bicara inflasi, kita
bilangnya 3,0% ± 1% itu di dalam APBN dan menjadi indikatornya bank sentral,”
ujar Menkeu.
Terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan
untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.
Seperti memperkuat koordinasi
kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum
pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, Menkeu juga menegaskan bahwa
Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur
oleh pemerintah atau administered prices dan inflasi komponen volatile food,
utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional sehingga pada akhir tahun
berada dalam kisaran 3,0 hingga 5,0%..
“Sehingga untuk Indonesia, menangani inflasi
enggak selalu harus pakai monetary policy. Makanya, Pak Gubernur (Bank
Indonesia) naikin suku bunganya enggak setinggi dan seekstrim bank sentral
negara lain, tapi inflasi Indonesia turun. Karena apa? Karena kita menangani
dari sisi pemerintah, sisi (volatile) food, dan administered price,” ujar
Menkeu.
Pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan
jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam
mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, baik pusat dan daerah,
serta Bank Indonesia perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga,
serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial.
*(jasmin)