Jajaran Pemprov Sumut Didorong Perkuat Perencanaan dan Percepat Realisasi Anggaran Daerah

Pj. Gubernur Sumut  Hassanudin bersama Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan Keuangan Daerah bersama Inspektorat Jenderal dan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) di Aula Kantor Badan Penghubung Pemprov Sumut, Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).suaratani.com-ist

SuaraTani.com – Jakarta| Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin, memotivasi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk terus perkuat perencanaan dan percepat realisasi anggaran daerah. Apalagi di era  teknologi informasi saat ini, semua dituntut serba cepat dan sesuai regulasi. 

Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Hassanudin pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi terarah yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penghubung Pemprov Sumut, Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).  

“Jika dahulu semakin pahit semakin bagus, sekarang yang manis juga bisa bagus. Dan kalimat biar lambat asal selamat, tidak lagi relevan sekarang ini. Tetapi kita harus cepat dan selamat. Karena itu, jangan bilang ‘why me’ tetapi ‘try me’. Dan ingatkan saya selalu untuk kita mengupayakan perbaikan,” tegas Hassanudin.

Hassanudin menjelaskan, proses perencanaan dan pelaksanaan realisasi APBD memerlukan akuntabilitas, efisiensi, serta sesuai dengan sasaran atau program strategis daerah. 

Karenanya, regulasi yang memberikan ruang dan peluang untuk seorang kepala daerah seperti Gubernur, melakukan penguatan serta mempertajam kepentingan masyarakat, harus diikuti dan jalankan secara maksimal.

“Kuncinya adalah perencanaan kita, jangan sampai gagal. Dan sebagai motivasi, semoga penghargaan ‘APBD Award’, kita bisa meraihnya. Sekarang sudah masuk 10 besar. Maka kita harus memaksimalkan kerja, dan itu tergantung dari para pimpinan OPD,” sebutnya.

Sementara dalam paparannya, Dirjen Bina Keuangan  Kemendagri,  Agus Fatoni, yang hadir melalui sambungan zoom, menyebutkan pentingnya realisasi APBD yang sesuai dengan perencanaan. 

Sebagaimana prinsipnya, bahwa kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan memastikan kematangan dalam menterjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk persoalan lambatnya realisasi belanja APBD di daerah, Agus Fatoni menyebutkan ada beberapa hal yang sekaligus dapat dijadikan catatan untuk evaluasi.

Sehingga di masa mendatang, hal serupa tak lagi terjadi. Seperti menetapkan target setiap triwulan, dimana pertama 20%, kemudian 50%, 80% dan triwulan keempat bisa mendekati 100%. Agar tidak menumpuk di akhir tahun.

“Realisasi ini, baik dari segi pendapatan maupun belanja perlu dimaksimalkan. Tetapi yang paling banyak itu adalah lelang terlambat dan berulang setiap tahun. Sehingga kita harus memetik pelajaran dari kondisi ini. makanya solusi untuk ini adalah lelang dini, setelah KUA-PPAS disepakati, dan akhir tahun sudah ada pemenangnya, sehingga awal tahun sudah mulai kerja,” jelas Fatoni.

Untuk itu, katanya, ada 3 jalan yang dapat mengatasi problem lambatnya realisasi dari segi SDM, yakni kompetensi. Hal ini merujuk pada kualitas aparatur yang punya kemampuan, sehingga percaya diri menjalankan program.

Kedua adalah komitmen yang juga sangat dibutuhkan agar program bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai perencanaan. Dan ketiga, adalah kekompakan, sinergi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi.

“Dengan begitu, masalah yang mungkin selama ini muncul, dapat teratasi dengan komitmen bersama,” pungkas Fatoni. *(wulandari)