KKP menggelar sosialisasi mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang laut di Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 8-9 Maret 2024. suaratani - istSuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melaksanakan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang laut.
Hal ini sebagai bagian dari evaluasi terhadap semua perizinan pemanfaatan ruang laut yang sudah diterbitkan. Untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto dalam keterangannya menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.28 Tahun 2021.
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, setiap perizinan yang diterbitkan oleh Menteri KP akan dievaluasi melalui mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang laut.
"Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permen tersebut, KKP melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya di Tanjung Pandan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 8-9 Maret 2024 lalu," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/3/2024) di Jakarta.
Diterangkannya, ruang lingkup penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
Kemudian, Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi, Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.
Hingga saat ini, sebanyak 28 dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di wilayah perairan Pulau Belitung telah diterbitkan.
Dokumen tersebut terdiri 2 Konfirmasi KKPRL dan 26 Persetujuan KKPRL yang meliputi kegiatan perikanan, pariwisata, kepelabuhanan, konservasi, dan penggelaran kabel bawah laut.
“Seluruh pemrakarsa kegiatan yang telah memperoleh KKPRL di Provinsi Bangka Belitung diwajibkan memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum pada Lampiran Dokumen KKPRL. Termasuk menyampaikan laporan secara tertulis setiap satu tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan,” tegas Suharyanto.
Sejalan dengan itu, Pj Bupati Belitung, Yuspian, menjelaskan ruang laut sangat kompleks, tersusun dari beragam ekosistem, sumber daya. Serta terdiri atas banyak kepentingan dan kewenangan. Karenanya harus dikelola dengan baik.
Menurut Yuspian pembinaan terkait kebijakan kelautan dan perikanan untuk pemangku kepentingan hingga tingkat daerah juga sangat diperlukan agar terwujud pemahaman yang sama.
“Sosialisasi yang dilakukan KKP tentu saja diharapkan dapat membuka mata terkait kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut,” ujar Yuspian.
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi dan Ruang Laut, Dyah Erowati menyerahkan secara langsung Persetujuan KKPRL kepada PT Belitung Pantai Intan.
Persetujuan itu untuk kegiatan nonberusaha konservasi karang dan jenis kerang kima dilindungi/terancam punah di perairan.
Dyah juga menekankan, PT Belitung Pantai Intan wajib menjaga keberlangsungan ekosistem dalam rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. * (putri)
