SuaraTani.com - Jakarta| Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder pangan, Senin (22/4/2024) di Jakarta.
Rapat tersebut guna melakukan reviu terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023. Serta reviu terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dalam Perbadan Nomor 7 Tahun 2023.
Sebagaimana diketahui, mulai 3 April sampai 30 Juni 2024, diberlakukan fleksibilitas HPP gabah dan beras. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog.
Sementara relaksasi HET beras premium di tingkat konsumen juga telah diterapkan sejak 10 Maret lalu sampai 24 April ini.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi meminta agar dapat segera ditemukan titik keseimbangan berupa nominal angka yang telah didiskusikan bersama.
"Pembahasan ini dirasakan sangat perlu. Apapun hasilnya memang sulit menyenangkan semua pihak. Sehingga tolong dapat cari keseimbangannya. Kita mesti lihat daya beli masyarakat juga. Silahkan di forum ini disampaikan semuanya. Jadi biar semua paham. Kita juga harus dorong kesejahteraan petani agar semakin baik," pinta Arief.
Menurut Arief, hasil rapat tersebut akan dibawanya ke rapat yang lebih tinggi. Karena setiap bertemu dengan Presiden, itu pasti ditanyakan.
"Bagaimana dengan Kementan, Kemendag, dan lainnya. Nah data ini sebagai bekal saya untuk itu," jelasnya.
Terkait relaksasi HET beras premium yang akan berakhir pada 24 April ini menurut Arief, pilihannya ada tiga. Pertama kembali ke HET semula. Kedua, memperpanjang kebijakan relaksasi ini dan yang ketiga mempersiapkan Perbadan yang baru.
Semenara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengajukan usulan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengkaji dampak perubahan HPP dan HET terhadap inflasi nasional.
"Ini karena banyak teman-teman mengusulkan dengan versi masing-masing, maka nanti kami akan minta teman-teman BPS menganalisis dampak inflasinya. Mana nilai usulan yang paling mendekati dengan perubahan inflasinya yang kecil. Jangan sampai kita lepas harga tanpa memperhitungkan inflasi," jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan/Praktisi yakni Profesor Bustanul Arifin dan Profesor Dwi Andreas Santosa.
Direktur Operasional dan Bisnis PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) Ronny Lisapaly, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Sutarto Alimoeso.
Direktur Bidang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari.
Beserta perwakilan Kementerian Pertanian, BPS, Perum Bulog, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Serikat Petani Indonesia (SPI), HKTI dan stakeholder pangan lainna yang hadir secara daring. * (putri)
