SuaraTani.com - Jakarta| Pupuk menjadi instrumen penting dalam peningkatan produksi pangan. Ketersediaan pupuk juga mempengaruhi produktivitas petani.
Karena itu, ketersediaan dan daya beli petani terhadap pupuk perlu dijaga.
"Perbaikan terhadap tata kelola pupuk di Indonesia sangat dibutuhkan. Tata kelola pupuk yang baik merupakan tanggung jawab negara dalam upaya peningkatan kebutuhan pangan," tegas anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Rabu (3/4/2024) di Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, kata Herman, pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, Selasa (2/4/2024) di Senayan, Jakarta.
Menurutnya, harus ada perbaikan-perbaikan terhadap pola yang ditata di Pupuk Indonesia. Karena Pupuk Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penugasan dari negara meski sebagian ada komersial.
"Tapi sebagian besar tentunya ini harus menjadi tanggung jawab moral kita. Bahwa sesungguhnya usaha pupuk ini adalah bagian dari peningkatan kebutuhan pangan dan tugas dari negara," kata Herman.
Herman menjelaskan, setidaknya dalam tata kelola pupuk, Pupuk Indonesia harus berpatokan kepada ketepatan dalam berbagai hal. Yakni, ketepatan waktu, ketepatan harga, ketepatan kualitas, dan ketepatan sasaran.
"Kemudian di internal (perusahaan) saya kira juga harus diperbaiki tepat jenis, dosis, kemudian tepat cara," jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada petani terhadap teknologi-teknologi pertanian yang dapat mempengaruhi efisien dan efektivitas penggunaan pupuk.
"Apakah bisa dengan cara digital, apakah bisa dengan cara-cara yang lebih efisien. Tentu tidak boleh membuat rumit, membuat susah petani. Itu yang penting rumusnya. Karena konsepnya mereka datang ke sawah, mengolah tanahnya menanam tumbuh-tumbuhannya dan merawatnya. Kemudian, memanen. Itulah fokus," terangnya. * (putri)
