SuaraTani.com - Jakarta| Perkembangan konflik di Timur Tengah, terutama pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus dan serangan balasan Iran ke Israel, menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi, Senin (15/4/2024). Rakor tersebut turut melibatkan seluruh unsur Kedeputian bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenleu) dan sejumlah Duta Besar (Dubes).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan rapat tersebut merupakan langkah awal untuk mengkaji upaya deeskalasi konflik. Untuk melindungi perekonomian Indonesia.
Dubes RI di Amman, Ade Padmo Sarwono yang hadir dalam rakor tersebut menyampaikan update situasi di kawasan. Ia berharap konflik tidak mengalami eskalasi yang dapat merugikan ekonomi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Dubes RI Teheran (Iran), Ronny P. Yuliantoro, juga menyoroti pentingnya untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap disrupsi logistik dan rantai pasok. Terutama di Selat Hormuz yang vital bagi perekonomian global.
Selanjutnya, Abdul Kadir Jailani dari Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) menekankan perlunya antisipasi terhadap kemungkinan eskalasi konflik di kawasan.
Meski menurutnya semua pihak saat ini tidak menginginkan situasi tersebut. Namun, perlu diantisipasi dampaknya terhadap ekonomi global, terutama pengaruhnya terhadap harga minyak dan biaya logistik.
Eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Israel pada akhir pekan kemarin telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian global. Dengan harga minyak mentah masih berfluktuasi.
Hal ini juga mempengaruhi pelemahan nilai tukar terhadap US Dolar beberapa mata uang di Kawasan Asia Pasifik, Senin(15/4/2024). Dengan mayoritas bursa saham mengalami penurunan.
Di Indonesia, meskipun Bursa Efek Indonesia dan Pasar Spot Rupiah masih tutup karena libur Lebaran, nilai tukar Rupiah di pasar spot luar negeri (Trading Economics) berada di level Rp16.060 atau setara 0,31 persen (dtd). Lebih baik dibandingkan negara- negara lain seperti Korea, Filipina, dan Jepang.
Untuk itu, Pemerintah juga mencermati kondisi APBN agar dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber dan menjaga stabilitas ekonomi.
Sementara, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. * (putri)
