SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VI DPR RI M Husni merasa miris terhadap permasalahan pupuk subsidi. Terutama persoalan pendistribusiannya yang terus berulang tiap tahun.
Menurutnya, pendistribusian pupuk subsidi ini harusnya tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menduga ada yang salah dalam tata niaga pupuk, sehingga para petani sulit mendapatkan pupuk dan harga beras semakin mahal.
“Saya tidak tahu apakah di dalam urusan pendistribusian pupuk ini juga ada mafia-mafianya, Pak? Karena sampai hari ini walaupun kita negara agraris, harga beras kita jauh lebih mahal daripada beras di luar negeri," kata Husni.
Ia mengatakan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Husni mengapresiasi mengenai rencana produksi pupuk pada tahun 2024. Di mana Pemerintah meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dengan anggaran sebesar Rp26,6 triliun menjadi Rp53,3 triliun.
Peningkatan volume produksi pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kita apresiasi, InsyaAllah penambahan pupuk subsidi tersebut akan meningkatkan daya produksi petani. Kita juga berharap republik ini ke depan bisa swasembada pangan, swasembada beras,” katanya.
Ia juga meminta PT Pupuk Indonesia menghitung baik-baik terhadap rencana pengembangan strategis Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik baru di Fakfak, Papua Barat. Mengingat masih ada daerah lain yang memang merupakan wilayah pertanian.
“Tolong dihitung baik-baik Pak, apakah itu (pembangunan pabrik baru) fleasible Pak? Jangan nanti membebani keuangan negara. Karena wilayah-wilayah pertanian itu umumnya paling banyak di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa subsidi itu buat petani yang pegang cangkul bukan petani yang pakai dasi,” tegasnya. * (putri)
