Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Tarif Commuter Line akan Naik, Toriq Hidayat: Ancam Kesejahteraan Masyarakat MBR

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat, Senin (29/4/2024) di Jakarta. foto: ist

SuaraTani.com - Jakarta| Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai akan mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat Jabodetabek.  . 

Diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. 

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bisa memperberat beban ekonomi mereka. Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat, Senin (29/4/2024) di Jakarta.

Ia menegaskan, kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” jelasnya.

Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

Kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik. Memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” ujar Toriq.

Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek. 

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. 

"Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub," ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa (24/4/2024). * (wulandari)