SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti kejanggalan yang terjadi pada harga beras di Tanah Air. Di mana harga beras yang kerap naik, tetapi pemerintah mengklaim stok beras dalam kondisi melimpah.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola perdagangan dan distribusi pangan nasional.
“Ini saya bingung, saya orang ekonomi, S1 ekonomi. Kok stok beras melimpah tapi harga naik? Ini ilmu baru lagi?” kata Gde dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Jika dibiarkan, jelasnya, fenomena ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang mana akan berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau hal yang begini saja tidak bisa diselesaikan, memalukan sekali. Padahal ini tidak terlalu rumit,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penentuan kuota impor yang tidak jelas. Bahkan, ia menerima laporan adanya kebijakan impor yang berjalan tanpa rekomendasi kementerian terkait.
“Ini pola lama, tidak boleh terjadi lagi. Kalau tata kelola impor saja tidak beres, bagaimana kita mau atur harga di pasar?” ucapnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan perdagangan.
Ia mencontohkan Amerika Serikat yang kini gencar menerapkan proteksi ekonomi, bahkan berani keluar dari WTO demi mengutamakan industri dalam negeri.
“Kalau Amerika bicara ‘America great again’, kita juga harus bicara ‘Indonesia great again’. Kalau perlu pasang barrier, tax barrier, lakukan segera untuk lindungi petani dan konsumen kita,” tegasnya.
Dirinya berharap masalah anomali harga beras dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Baginya, kestabilan harga pangan adalah salah satu kunci penting menjaga ketahanan sosial dan ekonomi nasional.
“Jangan sampai stok beras hanya melimpah di atas kertas, tapi rakyat tidak bisa menikmati harga yang wajar,” jelasnya. * (putri)
