SuaraTani.com - New York| Indonesia kembali menegaskan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dalam perannya sebagai Co-chair Kelompok Kerja Isu Keamanan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, Senin (28/7/2025).
Indonesia bersama Italia dipercaya untuk memimpin Pokja Isu Keamanan dalam proses persiapan Konferensi yang digelar di Markas Besar PBB di New York, 28-30 Juli 2025.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arrmanatha Nasir mengatakan, kelompok kerja ini bertujuan mengidentifikasi jaminan keamanan serta ruang lingkup dan tugas dari misi stabilisasi di bawah komando PBB.
"Kedua aspek ini merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi konflik Palestina dan Israel,” ujar Arrmanatha dalam siaran persnya, Selasa (29/7/2025).
Pada Pertemuan Persiapan Konferensi Senin (28/7/2025) pagi waktu New York, Indonesia dan Italia melaporkan hasil rekomendasi konkret atas isu Keamanan Solusi Dua Negara yang disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh negara anggota PBB.
Pertama, membentuk jaminan keamanan yang kredibel dan setara untuk dua negara melalui penghentian kekerasan dan menekankan hak yang sama bagi kedua belah pihak untuk keamanan.
Wamenlu Tata jabarkan aksi nyata yang telah diidentifikasi, termasuk mendorong gencatan senjata secara permanen, pembentukan otoritas transisi Palestina di Gaza, dan pembentukan arsitektur keamanan regional untuk membangun trusts di kawasan.
Kedua, memberdayakan Otoritas Palestina untuk mengatur keamanan secara mandiri dan mengambil tanggung jawab di Gaza dan Tepi Barat dengan tujuan memajukan reunifikasi wilayah Palestina.
Rekomendasi mencakup pembentukan Kerangka Kerja Koordinasi Internasional di bawah PBB, mekanisme transfer tanggung jawab keamanan kepada otoritas Palestina.
Terdapat kesatuan pandangan negara-negara PBB yang menentang keras pemindahan paksa, serta perubahan demografi dan status teritorial Gaza dan wilayah Palestina yang dikuasi Israel.
Ketiga, mendorong penguatan rasa saling percaya guna memperkuat kapabilitas kedua negara dalam memikul tanggung jawab bersama menjamin stabilitas dan keamanan.
Aksi yang direkomendasikan yaitu pembentukan mekanisme pengawasan gencatan senjata, pelaksanaan peningkatan kapasitas pemberdayaan otoritas Palestina, dan dukungan kepada langkah bina damai oleh organisasi masyarakat sipil.
Keempat, menjabarkan pembentukan mekanisme perlindungan internasional dan peran PBB. Dalam topik ini diusulkan adanya Kelompok Kerja penyusunan resolusi bagi pembentukan Misi PBB untuk Stabilitasi Gaza dan Misi Pengawas di Tepi Barat.
Konferensi resmi dibuka pada 28 Juli 2025 sore hari waktu New York, dipimpin Menlu Arab Saudi dan Menlu Prancis. Wamenlu Arrmanatha Nasir dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada 29 Juli 2025.
“Berbagai rekomendasi yang disampaikan Kelompok Kerja Keamanan sejalan dengan prioritas diplomasi Indonesia, khususnya dalam menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto, dengan memastikan jaminan keamanan dan dukungan internasional bagi pengiriman pasukan Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Palestina,” pungkas Wamenlu Tata. * (wulandari)
