SuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah kini tengah membidik ketahanan dan swasembada energi sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai strategi dan kebijakan telah disiapkan demi mewujudkan tujuan tersebut.
Menurut Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, kebijakan nasional menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas utama dalam memperkokoh pertahanan negara dan memantapkan ketahanan nasional.
"Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sesuai dengan prioritas program nasional. Di mana untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah keamanan negara, harus dilakukan kemandirian di bidang energi. Bagaimana kita melakukan swasembada, ekonomi hijau, dan juga melanjutkan hilirisasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi. Pertama, peningkatan lifting dan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas).
Pada 2030, target lifting minyak ditetapkan mencapai 1 juta barel per hari (bopd) dan lifting gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD).
Pembangunan infrastruktur pipa gas juga terus digenjot, antara lain pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sepanjang 325 km dan Duri-Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 km.
Strategi kedua adalah peningkatan pasokan listrik. Pemerintah telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034, yang mematok target penambahan pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Transmisi 47.758 kilometer sirkuit, serta gardu induk dengan kapasitas total 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).Selanjutnya, pemanfaatan EBT juga terus diperluas.
"Untuk penambahan program biodiesel, di samping ada ketahanan energi juga, akan terjadi juga peningkatan bagi terciptanya lapangan kerja dalam program mandatori biodiesel ini," jelas Yuliot.
Pemerintah menetapkan mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025 dan menargetkan B50 pada 2026. Pada 2034, penambahan kapasitas EBT di sektor kelistrikan nasional diproyeksikan mencapai 42,6 GW.
Untuk mendukung program ini, Pemerintah aktif melakukan evaluasi kesiapan industri serta ketersediaan bahan baku. * (wulandari)