SuaraTani.com - Subang| Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI tengah menyusun rekomendasi strategis terkait tata kelola pangan nasional.
Pimpinan Panja, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan bersifat ganda: jangka pendek untuk pemerintah, serta jangka panjang sebagai masukan dalam revisi Undang-Undang Pangan.
Menurut Alex, kunjungan Panja ke Bulog Subang merupakan bagian dari mekanisme kerja legislatif dalam merumuskan kebijakan berbasis fakta di lapangan.
Ia menekankan bahwa isu beras yang kini disebut-sebut langka perlu ditangani secara menyeluruh, tidak hanya di level harga, melainkan juga distribusi dan stok.
“Kita ingin seluruh elemen yang ada punya niat baik, diformulasikan dari hulu sampai hilir. Dengan begitu tata kelola beras dan jagung bisa lebih efektif dan adil,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah kebijakan Presiden yang menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas.
Alex yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menilai keputusan tersebut layak diapresiasi karena memberikan jaminan harga bagi petani. Namun, kebijakan itu belum terhubung dengan tata kelola hilir, termasuk harga eceran tertinggi (HET) beras.
“Ke depan, kebijakan ini harus diperbaiki secara menyeluruh. Tidak cukup hanya bicara soal harga gabah, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana turunan harga itu sampai ke konsumen,” katanya.
Alex menegaskan, Panja DPR akan menekankan perlunya keterkaitan antara kebijakan hulu dan hilir agar keputusan harga gabah tidak terhenti pada level petani saja, tetapi berdampak positif pada seluruh rantai pasok pangan.
“Kalau tidak terintegrasi, hasilnya hanya parsial dan berpotensi menimbulkan masalah baru,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Anggota Panja sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Khalid, menegaskan bahwa kunjungan Panja ke Bulog Subang tidak hanya sekadar memantau, tetapi juga mendengarkan langsung persoalan di lapangan, baik terkait harga gabah, keterbatasan sarana, maupun kualitas beras.
Semua temuan tersebut, lanjutnya, akan dirangkum menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah.
“Panja ini turun langsung supaya tahu kondisi real. Dengan begitu, rekomendasi yang kami berikan nanti tidak hanya berdasarkan laporan, tapi sesuai dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Khalid.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPR harus berjalan efektif. Kehadiran Panja di lapangan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab legislatif dalam memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada petani sekaligus menjamin ketersediaan pangan berkualitas bagi masyarakat.
“Kami melihat langsung, kami memberi masukan, dan nanti akan dituangkan dalam kesimpulan Panja. Rekomendasi ini penting agar kebijakan pemerintah ke depan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Khalid juga menegaskan bahwa DPR melalui Panja akan terus mengawal persoalan gabah dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.
“Kalau petani sejahtera, pangan kita kuat. Itu yang menjadi semangat utama dari Panja ini,” pungkasnya.
Alex pun berharap hasil kerja Panja dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi petani dari permainan harga.
“Rekomendasi ini bukan hanya untuk menjawab masalah hari ini, tetapi juga untuk memastikan pangan kita dikelola secara berkelanjutan di masa depan,” tutupnya. * (erna)
