SuaraTani.com - Medan| Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyoroti adanya ketimpangan perlakuan negara terhadap perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL), perguruan tinggi negeri (PTN), dan perguruan tinggi swasta (PTS).
Menurutnya, meski jumlah PTKL di Sumatera Utara (Sumut) relatif sedikit, keberadaannya sangat strategis di bidang pariwisata dan kesehatan.
“Di Sumut, PTKL menonjol di bidang kesehatan dan pariwisata. Politeknik Pariwisata misalnya, lulusannya langsung terserap industri. Ini menunjukkan pengelolaannya cukup baik, apalagi Sumut memang andalan sektor wisata dengan Danau Toba dan sekitarnya,” ujar Sofyan Tan dari Dapil Sumut I, Kamis (11/9/2025) di Medan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa biaya operasional PTKL jauh lebih besar dibanding PTN maupun PTS, sementara kualitas SDM dosennya masih belum mencapai yang diharapkan.
“Biaya operasional PTKL jauh lebih besar dibanding PTN atau PTS, tapi kualitas SDM dosennya masih belum mencapai yang diharapkan,” tambahnya.
Sofyan Tan juga menyoroti persoalan mahalnya biaya akreditasi yang justru paling memberatkan PTS kecil.
“PTS kecil jelas keberatan dengan biaya akreditasi di LAM. PTS besar mungkin masih sanggup, tapi yang kecil ini kesulitan. BAN-PT pun sama saja, meski dibiayai negara, tetap ada pungutan yang tidak transparan. LAM memang mahal, tapi jelas mekanismenya profesional,” tegasnya.
Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi akreditasi bagi perguruan tinggi.
“Kalau biayanya Rp60 juta, setengahnya ditanggung negara, sisanya kampus. Sama seperti BOS di sekolah negeri dan swasta, jangan ada diskriminasi,” katanya.
Ia kembali menekankan pentingnya adanya Bantuan Operasional untuk PTS.
“Kalau PTN punya BOPTN, seharusnya PTS juga ada dukungan serupa. Jumlah mahasiswa PTS di Indonesia sangat besar, tidak adil jika mereka hanya bergantung pada UKT,” jelasnya.
Data LLDIKTI Wilayah I mencatat, Sumut memiliki 189 PTS dengan 1.253 program studi. Sementara PTN dan PTKL jumlahnya jauh lebih sedikit, namun dana yang diterima PTKL lebih besar.
Adapun data Kemendikbud 2024 menunjukkan sekitar 60 persen mahasiswa Indonesia berkuliah di PTS, sehingga kebijakan subsidi dan bantuan operasional menjadi krusial untuk menjaga mutu pendidikan. * (erna)
