SuaraTani.com - Jakarta| Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan tekad pemerintah yang lebih mengutamakan petani pangan dalam negeri.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/11/2025), Amran mengumumkan bahwa pemerintah telah kembali menindak praktik impor pangan ilegal, utamanya beras, yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau.
"Tadi malam ada laporan dari Batam melalui Lapor Pak Amran yang menyampaikan bahwasannya ada beras (dari luar Indonesia) yang sementara perjalanan sandar, sandarnya jam 11 malam. Kemudian kami langsung konfirmasi. Kami komunikasi dengan seluruh aparat pemerintah setempat dan amankan beras 40 ton," beber Amran.
Amran menegaskan, bukan nilai 40 tonnya, tetapi yang harus dijaga adalah semangat petani untuk tanam.
"Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang itu demotivasi. Sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi di mana kebijakan yang dikeluarkan Bapak Presiden itu ada 19 regulasi, Perpres sampai Inpres untuk mempermudah petani kita," sambungnya.
Terkait itu, dalam laporan 'Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan' yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, menyebutkan sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian global.
Ini penting bagi negara berkembang yang bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama pendapatan dan ketahanan pangan.
Pertumbuhan di sektor pertanian menyumbang 66 persen dari pengurangan kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan produksi dan keberlanjutan pertanian secara nasional menjadi elemen kunci dalam memastikan stabilitas ekonomi dan sosial.
Selanjutnya, pertumbuhan di sektor pertanian telah terlihat dalam hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yang melaporkan bahwa petani skala kecil di Indonesia rata-rata mampu memperoleh pendapatan bersih sebesar 1.242,48 US$ PPP (Purchasing Power Parities) atau sekitar Rp 5.909.429 per tahun.
Jika dibandingkan dengan hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, nilai pendapatan bersih tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,90 persen.
"Nah, ini kita jaga. Jadi dampaknya 1 liter, 10 ton dengan 1 juta ton itu sama, psikologinya kepada petani petani kita harus jaga. Itu 100 juta lebih orang ini, kita harus jaga bersama. Kemudian juga Bapak Presiden sudah sampaikan bahwasannya kita insya Allah swasembada tahun 2025 tidak impor lagi. Jadi bukan lagi bahwa sesuai regulasi atau tidak sesuai regulasi, tetapi ada jauh lebih besar adalah kesejahteraan petani kita," tegas Amran.
"Dan itu tanggung jawab kita semua menjaga kesejahteraan petani kita. Karena kalau mereka demotivasi, bisa jadi produksi turun lagi, karena kalau mereka tidak percaya kita itu bisa berdampak besar terhadap negara. Sekali lagi ini kita harus jaga dan kalau Bapak Presiden sudah sampaikan, kita ikut. Mungkin ada langkah kami yang belum sempurna. Terima kasih masukannya," jelas Amran.
Mentan/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman turut mengelaborasikan penyebab harga beras dari luar negeri lebih rendah, sehingga menarik beberapa oknum pengusaha untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Kendati begitu, Amran menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa selalu jadi pasar melulu.
"Jadi begini, kenapa lebih murah? Karena Indonesia ada sebab akibat. Harganya Rp5.700 sampai Rp6.000 per kilo berasnya. Tapi harga turun di negara lain, karena Indonesia tidak impor. Nah, harga mereka rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 terbesar dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?" ucap Amran.
Menyadur laman FAO (Food and Agriculture Organization) Rice Price Update, harga di pasar beras internasional terus mengalami penurunan.
The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan indeks terbaru di Oktober 2025 tercatat semakin menurun ke level 98,4 poin. Dengan begitu, FARPI Oktober 2025 ini menjadi titik paling rendah sejak tahun 2022 atau 4 tahun terakhir ini.
"Bahwa Batam ini kan ada otonom. Free trade zone. Kami tahu, kami tahu itu regulasi. Tetapi ini sensitif karena masuk wilayah Republik Indonesia. Nah, jadi ini untuk kepentingan kita bersama. Kepri juga kan, kita cetak sawah juga di sana. Jadi, semua daerah, mimpi kita adalah pulau-pulau di seluruh Indonesia, kita upayakan swasembada karbohidrat, pangan, dan protein," pungkas Amran.
Adapun mengenai rincian penindakan di Batam dijelaskan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Menurutnya praktik ilegal ini dapat merusak harga beras di pasaran domestik.
"Berasnya 40,4 ton. Gula pasirnya 4,5 ton. Minyak gorengnya 2,04 ton. Tepung terigunya 600 kilogram terus susunya 900 liter. Parfumnya itu ada 240 pieces. Mie impornya ada 360 pieces. Kemudian frozen food itu ada 30 dus. Yang ditangkap itu ada 3 kapal," urai Rizal.
"(Warga asing) tidak ada. Hanya 5 ABK (Anak Buah Kapal) yang ditangkap. Jadi yang terperiksa baru 5. Berasnya memang masih disegel. Ini pasti berpengaruh. Ini yang membahayakan. Nanti merusak harga pasar," kata Dirut Rizal.
Sebelumnya, pemerintah juga secara bersama telah melakukan penindakan terhadap impor beras sebanyak 250 ton yang masuk ke wilayah Sabang, Aceh.
Informasi yang dihimpun Bapanas dalam rapat tindak lanjut impor beras 250 ton di Sabang (24/11/2025), 200 ton telah berada di gudang pengimpor. Sisanya 50 ton masih ada di kapal dan belum ada pembongkaran.
Dilihat aspek ketersediaan beras di Kota Sabang masih mencukupi dengan ketersediaan stok November 2025 di 1.239 ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi November 2025 di 835 ton.
Perum Bulog wilayah setempat pun berkomitmen untuk mengupayakan pemenuhan beras premium dengan total pengiriman 16 ton dalam minggu ini. * (erna)
