SuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah memulai kebangkitan komoditas kelapa nasional dengan membenahi fondasi utamanya, yakni kebun rakyat.
Kementerian Pertanian (Kementan) memfokuskan peremajaan atau replanting tanaman kelapa tua dan rusak sebagai langkah awal, sebelum mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas tersebut.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan, peremajaan kebun menjadi kunci dalam mengatasi stagnasi produktivitas kelapa nasional yang selama ini membebani petani. Menurutnya, tanpa kebun yang produktif, hilirisasi tidak akan berjalan optimal.
“Kelapa adalah komoditas rakyat yang melibatkan jutaan petani. Fondasinya harus dibenahi dulu, mulai dari kebunnya. Setelah itu, pengembangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar benar-benar memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Mentan.
Saat ini, pengembangan kelapa nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Produktivitas kelapa tercatat stagnan di kisaran 1,1 ton kopra per hektare per tahun.
Banyak tanaman kelapa yang telah berusia tua dan rusak, luas areal cenderung menurun, benih unggul masih terbatas, serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP) belum merata. Kondisi tersebut diperparah oleh panjangnya rantai pasok yang melemahkan posisi tawar petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat mengatakan, pemerintah telah menyiapkan kebijakan pengembangan kelapa secara menyeluruh dengan menempatkan peremajaan sebagai langkah prioritas.
“Pengembangan kelapa kami fokuskan pada peremajaan tanaman tua dan rusak, perluasan areal tanam baru, serta intensifikasi kebun melalui bantuan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi pendukung,” jelas Roni.
Meski menghadapi berbagai tantangan, potensi kelapa nasional dinilai masih sangat besar. Indonesia memiliki luas areal kelapa lebih dari 3,3 juta hektare dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan melibatkan lebih dari 5,5 juta kepala keluarga petani.
Kesesuaian agroklimat di berbagai wilayah menjadi modal penting untuk mengembangkan kelapa berbasis kawasan dan korporasi petani.
Seiring perbaikan di sisi hulu, pemerintah mulai mengakselerasi pengembangan kawasan kelapa berbasis hilirisasi.
Roni menyebut, program hilirisasi kelapa mulai digulirkan sejak 2025 melalui pengembangan kawasan seluas 11.515 hektare.
“Pada 2026, pengembangan kawasan hilirisasi kelapa ditargetkan meningkat signifikan hingga mencapai 154.000 hektare. Selanjutnya pada 2027 akan kembali diperluas seluas 64.275 hektare, seiring dengan penguatan industri pengolahan dan kemitraan usaha,” ujarnya.
Menurut Mentan, pengolahan kelapa mampu memberikan lonjakan nilai tambah yang signifikan dibandingkan menjualnya dalam bentuk bahan mentah.
“Satu butir kelapa saat ini harganya sekitar Rp3.000. Namun jika diolah menjadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa melonjak menjadi Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per butir. Di sinilah pentingnya hilirisasi,” tegasnya.
Melalui program hilirisasi, Kementan mendorong pengembangan berbagai produk turunan kelapa bernilai tambah tinggi, mulai dari minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO), santan, gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, cocopeat, serat sabut, hingga produk pangan dan kosmetik berbasis kelapa.
Seluruh proses pengembangan didukung penerapan GAP, penguatan pascapanen, serta fasilitasi akses pasar domestik dan ekspor.
Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga memperkuat peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani melalui pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta, serta dukungan regulasi.
Sejumlah kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha turut dilakukan, termasuk pengembangan benih, pembangunan kebun induk, hingga industrialisasi kelapa di sentra-sentra produksi.
Dengan fondasi kebun yang diperkuat melalui peremajaan dan dukungan hilirisasi yang terintegrasi, Kementan optimis kelapa dapat kembali berjaya sebagai komoditas unggulan nasional.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengantarkan kelapa Indonesia berdaya saing di pasar global.* (erna)
