SuaraTani.com - Jakarta| Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai sudah saatnya layanan kereta api Indonesia (KAI) mengurangi ketergantungan terhadap subsidi negara dan mulai memperkuat kemandirian melalui pengembangan nilai bisnis.
Menurutnya, ketergantungan penuh terhadap dukungan anggaran pemerintah berpotensi menimbulkan risiko dalam jangka panjang bagi keberlanjutan sektor perkeretaapian.
Tingginya frekuensi perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi yang diminati masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya operasional belum sepenuhnya diimbangi dengan kemandirian pembiayaan.
“Mayoritas layanan kereta api ini masih bergantung pada subsidi negara. Padahal frekuensi perjalanan tinggi dan potensi penumpangnya ada. Kereta api ini punya nilai bisnis. Jangan hanya cukup untuk merawat keretanya saja, tapi harus bisa menghidupi operasionalnya secara mandiri,” ujar Roberth dalam siaran pers yang dikutip, Sabtu (17/1/2026) di Jakarta.
Ia mengatakan, sebelumnya Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI mencermati tingginya frekuensi perjalanan kereta api di lintasan Cirebon dan sekitarnya yang, dalam kondisi tertentu, dapat mencapai satu perjalanan setiap beberapa menit.
Ia menjelaskan, hingga kini hasil penjualan tiket belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan operasional, sehingga subsidi negara masih menjadi penopang utama.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu disikapi dengan terobosan yang berorientasi pada peningkatan okupansi dan daya tarik layanan.
“Kalau penumpangnya terus menurun, bagaimana kita mau bicara keberlanjutan. Maka perlu strategi agar masyarakat merasa nyaman dan menikmati perjalanan dengan kereta api,” tegasnya.
Roberth menambahkan, peningkatan kenyamanan, inovasi pelayanan, serta kampanye yang tepat sasaran diyakini dapat mendorong peningkatan jumlah penumpang.
Dengan demikian, ketergantungan terhadap subsidi negara dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan mendorong pemerintah dan operator perkeretaapian untuk merumuskan langkah strategis berbasis hasil kunjungan kerja spesifik.
Dengan begitu, pengelolaan kereta api ke depan tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga pada kemandirian dan keberlanjutan sektor transportasi nasional. * (jasmin)
