SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Menkeu Purbaya memaparkan langkah-langkah awal yang diambil pemerintah sejak akhir 2025 telah berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi.
Di mana perlambatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik jika tidak segera ditangani.
“Kalau kita lihat Agustus-September turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial, politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga,” ungkap Menkeu saat menghadiri Acara Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas”, yang diselenggarakan di kantor IDN HQ, Rabu (14/1/2026).
Ia juga menyebut bahwa percepatan belanja negara dan perbaikan iklim investasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada awal 2026.
Salah satunya dengan pembentukan satgas percepatan dan debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi dan mendorong sektor riil.
“Jadi kita akan mendorong pertumbuhan riil sector. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kita ciptakan. Dan kalau mereka butuh subsidi atau insentif, kita akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan. Ke depan, moneter akan jalan, fiskal jalan, dan private sector jalan,” ungkapnya.
Meski begitu, efektivitas kebijakan sempat tertahan akibat kurang sinkronnya respons kebijakan moneter.
Namun, Menkeu memastikan bahwa koordinasi dengan Bank Sentral kini sudah diperkuat dan telah mencapai kesepahaman untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah.
“Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah, gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal moneter lebih sinkron,” jelasnya.
Acara ini menjadi ruang dialog mengenai penguatan arah kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan berbagai langkah perbaikan struktural dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan dunia usaha. * (erna)
