SuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah memberi mandat kepada Perum Bulog untuk melakukan penyerapan hasil petani dalam negeri sebagai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk tahun 2026 dengan tetap menggunakan instrumen HPP GKP Rp 6.500 per kilogram (kg).
"Yang jelas, (luas) tanaman Oktober sampai Desember lebih tinggi, lebih 500 ribu hektare dibanding tahun lalu. Artinya, insya Allah produksi (beras) tahun ini, mudah-mudahan tidak ada bencana, tidak ada halangan, lebih besar daripada tahun lalu. Aku yakin," ungkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Amran yakin dengan tim direksi Bulog bisa mencapai target tidak besar.
"Produksi (beras) kita 34 juta ton. Jadi target 4 juta ton itu 10 sampai 11 persen," ujarnya.
Adapun target pengadaan dalam bentuk GKP untuk tahun 2026 sekitar 7,41 juta ton atau setara beras sejumlah 4 juta ton.
Bulog regional Jawa Timur didapuk dengan target serapan setara beras paling tinggi se-Indonesia dengan 883,9 ribu ton. Lalu Jawa Barat 694,4 ribu ton dan Sulawesi Selatan & Barat 697,6 ribu ton. Selanjutnya Jawa Tengah 374,6 ribu ton dan Lampung 253,8 ribu ton.
Untuk penerapan HPP GKP, Amran memastikan pemerintah masih menggunakan instrumen yang sama seperti sebelumnya.
Menurutnya, meskipun Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dilaksanakan tanpa rafaksi harga atau any quality, justru itu yang dapat menjadi pelindung bagi petani Indonesia.
"Masih sementara (pakai) HPP sekarang, any quality. Dengan any quality kita hitung-hitung tadi, ini ada 31 ribu ton yang kita jual Rp 10 ribu, mungkin kita kehilangan katakanlah seribu atau dua ribu rupiah. Itu nilainya Rp 77 miliar," papar Amran.
"Tapi untungnya itu ke rakyat dan petani, karena kebijakan any quality dan kenaikan harga, (bisa) Rp132 triliun. Dari mana hasilnya? Karena kenaikan harga seribu rupiah dikali produksi GKP kita, itu kali 65 juta ton. Rp65 triliun kan. Kemudian produksi kita naik karena bersemangat petani. Any quality itu naik produksi 4 juta ton kali 12, itu 60-50 juta. Itu sudah Rp 100 triliun lebih," rinci Amran.
Menurut Amran, berkat implementasi kebijakan HPP GKP any quality benar-benar menjadi jaring pengaman bagi petani. Tatkala hasil panen petani belum sesuai harapan, mereka tidak lantas jatuh secara ekonomi karena pemerintah melalui Bulog hadir sebagai fungsi absorpsi panen dalam negeri.
"Kalau tidak any quality, begitu petani kita katakan rusak atau macam-macam gabahnya, dia bisa bangkrut, tidak tanam lagi. (Tapi) inilah untungnya. Jadi kita kelihatannya kehilangan Rp77 miliar, tetapi negara untung, rakyat untung Rp132 triliun," katanya lagi.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri. Ia katakan pemerintah merencanakan target serapan beras 4 juta ton setiap tahun secara konsisten sampai 4 tahun ke depan.
"Untuk perkuat dari Bulog dan Pak Mentan ini, tahun ini lebih cepat lagi panen raya nya. Kalau dulu Maret, ini Februari sudah panen raya. Februari, Maret, April terus panen raya dan diperkirakan produksinya lebih tinggi. Tahun 2026 sekitar 5 sampai 10 persen lebih tinggi lagi," ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (12/1/2026).
Karena itu, lanjut Zulhas, stok pangan dinaikin jadi 4 juta ton.
"Selalu angkanya 4 juta ton dan ini tidak setiap tahun, tetapi sampai tahun 2029. 4 juta ton, 4 juta ton, 4 juta ton, 4 juta ton," ujar Zulhas.
Untuk diketahui, sepanjang tahun 2025, Bulog telah berhasil melaksanakan penyerapan dalam bentuk gabah kering panen sebesar 4,5 juta ton.
Kemudian gabah kering giling sebesar 6,8 ribu ton dan beras 765 ribu ton. Dengan itu, secara akumulasi penyerapan setara beras mencapai 3,2 juta ton secara nasional. * (wulandari)
