SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi XIII DPR, Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah tidak berhenti pada langkah administratif dalam mencabut izin 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kerusakan ekologis penyebab bencana di Sumatera.
Ia menekankan, penyampaian rencana pemulihan lingkungan secara terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
“Tadi banyak teman-teman memberikan perhatian dan apresiasi terhadap pencabutan izin dari 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam perusahaan ekologis yang berdampak pada bencana Sumatera. Kita apresiasi pencabutan tersebut, tapi tentunya kita berharap tidak hanya semata administratif,” ujar Al Muzzammil dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026)..
Ia menilai, publik membutuhkan gambaran jelas mengenai langkah pemerintah ke depan dalam mengelola jutaan hektare lahan rusak akibat aktivitas perusahaan, termasuk keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemulihan.
“Kami berharap ini yang bisa menjadi komunikasi publik Pak Menteri kepada masyarakat luas, karena perhatian kita se-Indonesia bahkan di luar negeri, untuk melibatkan Pemda dan kampus aktivis lingkungan seperti apa kita akan mengelola sekian juta hektare yang rusak itu,” katanya.
Al Muzzammil mengatakan, rencana pemulihan ekologis akan lebih mudah dipahami dan diterima publik apabila disampaikan secara visual dan terukur.
“Kalau itu bisa digambarkan, divisualisasikan, itu saya kira akan menjadi satu jawaban yang menggembirakan bagi publik,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan korban bencana secara menyeluruh, baik dari sisi pemulihan rumah maupun lahan terdampak.
Komisi XIII DPR kata dia, telah turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir di Sumatra. Ia menggambarkan dampak kerusakan ekologis yang sangat signifikan, salah satunya perubahan lebar sungai akibat banjir besar.
“Ada wilayah yang di Agam dan Sumatra Barat, di Padang, yang lebar sungainya 50 meter sekarang menjadi 250 meter karena hempasan banjir yang luar biasa,” jelas Al Muzzammil.
Ia meminta pemerintah menjelaskan perencanaan jangka panjang dalam penanganan bencana, termasuk durasi dan bentuk pemulihan ekologis yang akan dilakukan.
“Ketika kita bicara bencana ini, juga planning pemerintah itu berapa lama dan akan seperti apa bencana ini,” katanya.
Dikatakannya, komunikasi terbuka mengenai program reboisasi dan perbaikan ekologis akan menjadi indikator keseriusan negara dalam menindak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.
“Pembangunan reboisasi atau perbaikan ekologis yang terjadi kalau itu bisa dikomunikasikan, saya kira itu akan menjadi salah satu isu perhatian publik terhadap pembenahan kita, terhadap berbagai perusahaan yang bekerja di bidang sumber daya alam,” ujarnya.
Al Muzzammil kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menata masa depan lingkungan hidup, khususnya di Sumatra.
“Saya kira pelibatan Pemda dan kampus dan pihak-pihak aktivis lingkungan sangat kita harapkan untuk menata masa depan Sumatra dan daerah lainnya,” pungkasnya. * (putri)
