Pemerintah berencana mewujudkan SPHP beras satu harga untuk seluruh wilayah Indonesia. foto: istSuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah berencana mewujudkan beras satu harga untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini dapat dicapai dengan penguatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang diampu Perum Bulog melalui penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, gagasan besar mengenai beras SPHP satu harga ini telah disetujui pemerintah secara prinsip. Tentunya terobosan ini akan dapat menjadi stabilisator kondisi perberasan tatkala terjadi fluktuasi.
"Nah, kami sudah menghitung bahwa untuk merencanakan beras satu harga, dari Sabang sampai Merauke. Adalah beras SPHP, bukan beras premium ya. (Jadi) beras SPHP satu harga. Itu nanti kita keluar gudang kami rencanakan Rp11.000 per kilo," ungkap Dirut Bulog Rizal ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, harga Rp 11.000 itu di Sabang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi bahkan sampai Papua. Harga Rp 11.000 keluar dari gudang (Bulog). Harga ecerannya tetap mengikuti harga eceran tertinggi yaitu Rp12.500.
"Jadi para pengecer (bisa) mendapat keuntungan Rp1.500. Untuk itu, nanti kita akan rapat dulu dengan beliau-beliau, tapi pada dasarnya Bapak Presiden setuju, Bapak Menko setuju, Bapak Menteri Pertanian setuju konsep-konsep itu," jelas Rizal.
Diketahui, program SPHP beras untuk tahun 2026 diperkirakan akan dimulai pada Februari 2026. Bapanas sedang memproses untuk pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Target salur SPHP beras 2026 telah disetujui berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 29 Desember 2025. Total targetnya sebesar 1,5 juta ton sama seperti target alokasi SPHP beras tahun 2025.
Selain itu, terdapat pula pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP tahun 2026 yang sedang digodok Bapanas. Ini agar lebih meningkatkan keberterimaan oleh masyarakat. Salah satunya dengan memperlebar batas maksimal pembelian beras SPHP.
Semula batas maksimal pembelian berada di 2 pak per konsumen atau 10 kilogram (kg). Ke depannya direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg.
Kendati demikian, selama bulan Januari 2026 ini masyarakat masih dapat merasakan kehadiran beras SPHP di pasaran.
Ini karena pemerintah melalui Bapanas memastikan SPHP beras tahun 2025 dapat dilanjutkan hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kemenkeu atas usulan Bapanas.
Berkat itu, realisasi penjualan beras SPHP tahun 2025 telah meningkat sekitar 10 ribu ton yang telah kembali digeber sejak 5 Januari 2026. Sampai 12 Januari 2026 total realisasi telah berada di angka 813 ribu ton.
Sementara dalam keterangan persnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendukung realisasi program beras SPHP satu harga. Pemerintah dipastikan hadir untuk seluruh lapisan masyarakat melalui ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau.
"Kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain. Satu harga seperti bensin. Apakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama, sehingga perlu ada (biaya) transportasi yang ditanggung oleh pemerintah," ungkap Menko Zulhas.
Terpisah Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong Perum Bulog kembali meneguhkan perannya sebagai penyerap hasil panen petani. Nantinya, hasil penyerapan itu yang kemudian akan disalurkan ke masyarakat salah satunya melalui program SPHP beras.
"Kita target serap gabah beras tahun 2026 itu 4 juta ton. Kita kolaborasi. Kita kerja sama. Insya Allah ini tercapai. Kalau ini tercapai, ada sejarah baru bagi Indonesia nanti," sebut Amran.
Adapun rencana penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk tahun 2026 antara lain 1,5 juta ton untuk SPHP beras sepanjang tahun 2026. Lalu 720 ribu ton untuk bantuan pangan selama 4 bulan penyaluran.
Ada pula alokasi 70 ribu ton untuk bantuan bencana dan keadaan darurat. Di samping itu, direncanakan pula dapat dilepas melalui penjualan ke pasar umum dengan target 600 ribu ton. * (erna)
