Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Serikat Pekerja BUMN Diminta Tak Cukup Urus Upah, Menkaer: Jaga Keberlanjutan Perusahaan

Menaker Yassierli meminta Serikat pekerja di lingkungan BUMN tidak hanya fokus pada isu upah dan kesejahteraan, tetapi ikut berperan menjaga keberlanjutan perusahaan. foto: ist

SuaraTani.com - Yogyakarta| Serikat pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta tidak hanya fokus pada isu upah dan kesejahteraan, tetapi ikut berperan menjaga keberlanjutan perusahaan. 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, keberlanjutan BUMN menentukan masa depan jutaan pekerja dan penciptaan lapangan kerja.

“Kalau perusahaan tidak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman. Serikat pekerja harus ikut menjaga bisnis tetap hidup,” kata Yassierli saat membuka Kongres Luar Biasa (KLB) Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN 2026 di Yogyakarta, Kamis (29/1/2026).

Ia menilai tantangan BUMN ke depan semakin kompleks. Disrupsi akal imitasi (AI) dan transisi menuju industri hijau, menurutnya, berpotensi mengubah struktur pekerjaan secara besar-besaran jika tidak dikelola dengan baik.

“Perubahan ini tidak bisa dihindari. Tapi kalau salah kelola, pekerja yang paling terdampak,” ujarnya.

Yassierli meminta serikat pekerja mengambil peran lebih strategis sebagai mitra dialog dalam proses transformasi. Tujuannya memastikan perubahan berjalan adil dan tidak mengorbankan pekerja.

“Transformasi harus adil. Jangan sampai perusahaan berubah, tapi pekerjanya tertinggal,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Yassierli menambahkan kontribusi lain yang dapat diberikan SP/SB yakni dapat memiliki sertifikat ahli produktivitas selaras dengan Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang sedang dibangun Kemnaker. 

Ia menyebut, pada tahun lalu Kemnaker telah mensertifikasi sekitar 700 ahli produktivitas.

“Kami ingin teman-teman semua punya sertifikat sebagai ahli produktivitas sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi perusahaan, mengusulkan program dan menjadi champion di perusahaan masing-masing,” katanya.

Yassierli lalu mengaitkan peran BUMN dengan kondisi pengangguran nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat, hingga Agustus 2025 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang. 

Menurutnya, BUMN yang tidak tumbuh dan berkelanjutan akan memperparah persoalan tersebut. Sebaliknya, BUMN yang kuat bisa menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja.

“Kalau BUMN tumbuh, pengangguran bisa ditekan. Kalau tidak, risikonya justru makin besar,” ucap Yassierli.

Sementara itu, Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan pekerja BUMN siap menjawab tantangan tersebut agar BUMN mampu menjadi pemain utama di dalam negeri sekaligus bersaing di pasar global. * (wulandari)