SuaraTani.com - Jakarta| Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 didesain sebagai instrumen yang ekspansif dan mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Dukungan tersebut direalisasikan melalui capaian berbagai program prioritas pemerintah yang mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Thomas memaparkan realisasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 56,13 juta penerima di 38 provinsi per 7 Januari 2026.
"Kami telah mengoperasikan 19.343 central kitchen atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang menyerap 789.319 tenaga kerja. Hingga akhir Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp51,5 triliun dengan manfaat langsung yang diterima masyarakat sebesar Rp43,3 triliun," ujar Wamenkeu Thomas, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Kamis (8/1/2026) di Jakarta.
Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tercatat telah melayani 70,8 juta penduduk dengan serapan anggaran Rp2,1 triliun.
Pemerintah juga fokus pada penguatan infrastruktur kesehatan melalui revitalisasi rumah sakit dari Kelas D menjadi Kelas C dengan total realisasi Rp3,2 triliun, yang mencakup 32 rumah sakit di seluruh Indonesia.
Sektor pendidikan juga diperkuat melalui realisasi Program Sekolah Rakyat sebesar Rp6,6 triliun (85% dari pagu) per 31 Desember 2025.
“Dan anggaran itu mendidik 15.895 siswa kurang mampu, yaitu di Desil 1-2, melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan dengan mengoperasionalisasikan 166 sekolah rakyat dari tingkat SD sampai SMA,” ujar Wamenkeu Thomas.
Selain itu, pemerintah menyiapkan landasan bagi Sekolah Unggul Garuda (SUG) dengan pembentukan Dana Abadi sebesar Rp1,7 triliun untuk menjamin keberlanjutan pendanaan di masa depan.
Untuk program revitalisasi sekolah dan madrasah secara umum, anggaran sebesar Rp18,9 triliun telah disalurkan melalui Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kementerian PU.
Guna menjaga stabilitas nasional, sektor Ketahanan Pangan menyerap anggaran sebesar Rp143,9 triliun. Fokus utama penyaluran anggaran ini mencakup 8,1 juta ton pupuk bersubsidi, pembangunan 20 unit bendungan, 69.000 hektare cetak sawah.
Kemudian, optimalisasi lahan sebesar 381.000 hektare, pengembangan jaringan irigasi seluas 55.000 hektare, bantuan pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dan, pembelian beras sebesar 489,96 ribu ton serta 1,65 juta ton gabah dari petani lokal ditambah pembelian jagung sebesar 480,33 ribu.
Sementara, di sisi ekonomi kerakyatan, pemerintah telah menyalurkan Rp34 triliun untuk pembangunan desa dan koperasi UMKM. Hal ini termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 4,6 juta debitur dengan plafon mencapai Rp270,1 triliun. * (erna)
