SuaraTani.com - Makassar| Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026).
Peninjauan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses ini untuk memastikan kesiapan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan ancaman fenomena "Godzilla" El Nino yang diprediksi melanda tahun ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan, berdasarkan laporan dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah.
Posisi stok pangan nasional saat ini berada di angka 5.198.000 ton, meningkat signifikan dari angka sebelumnya sebesar 4,7 juta ton. Meski stok melimpah, ia memberikan catatan penting mengenai kondisi harga di pasar.
"Stok sangat mencukupi, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi dalam diskusi tadi muncul fakta bahwa harga beras di pasar masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Kami meminta kalkulasi tepat agar stok yang aman ini berbanding lurus dengan harga pasar yang terkendali," ujar Panggah dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026) di Makassar.
Ia menekankan perlunya keseimbangan angka agar stok yang tinggi bisa efektif meredam gejolak harga, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun konsumen.
Selain stabilitas harga, Komisi IV juga menyoroti infrastruktur pergudangan Bulog. Panggah mencatat adanya kendala pada program pembangunan gudang baru, di mana anggaran investasi sebesar Rp5 triliun hanya mencakup pembangunan fisik tanpa pengadaan tanah.
"Kalau lahan Pemda jauh dari pusat distribusi atau pasar, tentu akan membebani biaya logistik. Kami sedang memikirkan bagaimana pengamanan pengadaan tanah agar tidak ada spekulasi atau penyimpangan, sehingga distribusi pangan lebih efisien," ujarnya.
Sebagai langkah konkret dukungan regulasi, Panggah menyebut Komisi IV DPR RI tengah mendorong percepatan Undang-Undang Pangan. Mengingat banyaknya poin yang diubah (mencapai 33 poin), langkah ini bukan lagi sekadar perubahan, melainkan penggantian Undang-Undang.
Beberapa poin utama dalam regulasi baru tersebut meliputi penguatan fungsi Bulog sebagai stabilisator stok dan harga, peningkatan keterlibatan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten), dan program diversifikasi pangan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, menyambut baik pengawasan dan dukungan dari Komisi IV DPR RI.
Ia menegaskan bahwa Bulog terus bergerak sesuai penugasan dari Bapanas, baik di sektor hulu maupun hilir.
"Di hulu kami menjadi off-taker petani sesuai Inpres, dan di hilir kami melaksanakan penyaluran SPHP serta bantuan pangan. Dukungan pendanaan dan infrastruktur dari Komisi IV sangat penting agar kami bisa merealisasikan program kerja sesuai target," jelas Febby.
Komisi IV mengingatkan, pentingnya mitigasi terhadap fenomena El Nino 2026. Berdasarkan data BMKG, ancaman kekeringan dapat mengganggu pola tanam dan menurunkan produksi pertanian.
Sebagai salah satu lumbung pangan utama, Sulawesi Selatan diharapkan tetap konsisten menjadi penopang distribusi pangan nasional.
Komisi IV meminta sinergi antara Bulog, Bapanas, dan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan input pertanian seperti bibit unggul dan pupuk guna menjaga produktivitas di tengah cuaca ekstrem. * (erna)
