SuaraTani.com - Medan| Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan perlunya langkah terobosan dalam memperkuat peran Lanud Soewondo, Sumatera Utara (Sumut), sebagai bagian penting dari sistem pertahanan udara nasional.
Menurut Dave, berdasarkan pemaparan yang diterima, Lanud Soewondo menghadapi sejumlah tantangan dan ancaman yang membutuhkan penanganan serius dan terencana. Kondisi tersebut tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa.
“Setelah mendengarkan pemaparan tentang kondisi Lanud Soewondo dan juga ancaman serta tantangan yang dihadapi, ini membutuhkan suatu gebrakan,” ujar Dave dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).
Dave sebelumnya memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI, Rabu (15/4/2026) ke Lanud Soewondo, Medan.
Ia menyebutkan bahwa berbagai pihak, mulai dari Mabes TNI, Mabes TNI AU hingga Kementerian Pertahanan, pada dasarnya telah memiliki rencana strategis dalam menjawab berbagai persoalan tersebut.
“Kita yakini baik Mabes TNI, Mabes AU maupun Kementerian Pertahanan telah memiliki rencana,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga mendapatkan penjelasan langsung dari Komandan Lanud Soewondo serta perwakilan Mabes TNI AU terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan ke depan.
“Danlanud dan juga perwakilan dari Mabes TNI AU sudah menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil, langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan tantangan tersebut,” jelas Dave.
Ia menekankan bahwa penguatan Lanud Soewondo sangat penting mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga jalur udara nasional, termasuk koridor penerbangan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
“Sehingga Lanud Soewondo mampu menjadi benteng udara kita, mengingat pentingnya kita menjaga jalur udara kita, baik koridor dan juga ALKI, untuk memastikan dari sisi perdagangan maupun penerbangan sipil semuanya terjaga dengan aman,” tegasnya.
Selain aspek pertahanan, Dave juga menyoroti persoalan aset dan lahan TNI yang menjadi salah satu isu krusial, termasuk yang terjadi di Lanud Soewondo.
Ia menyebut permasalahan tersebut telah dipaparkan secara rinci dalam pertemuan.
“Mengenai permasalahan lahan tadi sudah dipaparkan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk menyelesaikan seluruh kendala,” ungkapnya.
Dikatakannya, Komisi I DPR RI memiliki panitia kerja (Panja) khusus yang menangani persoalan aset TNI di berbagai daerah di Indonesia.
“Selain kita melakukan rapat dengan Lanud, Komisi I DPR RI juga memiliki panja khususnya membahas soal aset-aset TNI,” katanya.
Dave menjelaskan, persoalan aset TNI tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan, seperti pencatatan ganda hingga penguasaan oleh pihak lain.
“Kenapa? Karena lahan-lahan TNI ini tersebar di Nusantara dan banyak yang memiliki permasalahan, apakah itu tercatat double ataupun dikuasai oleh orang luar. Nah ini semuanya harus kita selesaikan,” tegasnya.
Menurutnya, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPR untuk mencari solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, baik dari sisi pertahanan maupun pengelolaan aset. * (erna)
