SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi IX, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz meminta Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan secara lebih rinci mengenai kandungan vaksin agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh.
Upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kampanye dan sosialisasi mengenai manfaat vaksin.
"Keterbukaan informasi terkait kandungan vaksin serta proses produksinya dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi," kata Neng Eem dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia mengatakan, dari hasil pemaparan yang disampaikan Menkes, salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan imunisasi adalah masih adanya orang tua yang melarang anaknya mendapatkan vaksin.
Menurutnya, masih adanya penolakan terhadap imunisasi, terutama dari kalangan orang tua, perlu direspons dengan pendekatan yang lebih edukatif dan transparan.
“Selama ini kita hanya diinformasikan bahwa vaksin campak untuk mencegah campak atau vaksin tertentu untuk mencegah penyakit tertentu. Tetapi belum pernah ada yang menyampaikan kandungannya apa saja. Saya kira itu penting,” ujar Neng Eem.
Ia menilai keterbukaan informasi merupakan bagian dari edukasi kesehatan kepada masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat kini semakin kritis dan cenderung mencari informasi secara mandiri mengenai berbagai produk kesehatan, termasuk vaksin.
“Karena hari ini informasi digital sangat luas. Orang yang tidak memahami dunia medis pun akan mencari tahu. Akhirnya muncul pertanyaan, ini benar tidak, dampaknya bagaimana. Maka menurut saya penting untuk membangun trust masyarakat,” katanya.
Selain kandungan vaksin, ia juga mempertanyakan sumber produksi vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah vaksin diproduksi di dalam negeri, melibatkan BUMN dan swasta nasional, atau masih bergantung pada bahan baku impor.
“Apakah vaksin ini diproduksi di dalam negeri, ataukah ada impornya, atau hanya BUMN dan perusahaan swasta Indonesia, atau ada bahan-bahan impor. Ini juga penting untuk diinformasikan,” jelasnya.
Legislator Dapil Jawa Barat III itu berharap keterbukaan informasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi dalam program imunisasi.
Menurutnya, keberhasilan program imunisasi nasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan vaksin, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Ini bagian dari tanggung jawab edukasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Semakin masyarakat memahami, semakin besar pula kepercayaan mereka terhadap manfaat vaksin,” pungkasnya. * (wulandari)
