SuaraTani.com - Jakarta| Ketersediaan beras dengan kualitas premium di pasaran tidak dalam kondisi langka. Pemerintah meyakini stok beras premium masih cukup tersedia, terutama produk beras premium dari BUMN. Namun memang terdapat sedikit fluktuasi harga untuk beras premium.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini pasar ritel modern.
Adanya fluktuasi harga beras premium masih dalam koridor yang tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga segmentasi konsumen beras premium yang merupakan kalangan menengah ke atas, diharapkan dapat memahami.
"Sebenarnya tidak langka. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada. Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya," tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Dalam pantauan harga pangan yang dilakukan Bapanas, rerata harga beras premium secara nasional per 24 Juli berada di Rp 15.966 per kilogram (kg). Namun level harga tersebut merupakan rerata harga dari keseluruhan 3 zonasi HET beras premium.
Misalnya saja pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) rerata harga beras premium hanya sedikit melebihi HET.
Per 24 Juli tercatat di Rp 15.224 per kg atau 2,17 persen tipis melebihi HET beras premium yang ditetapkan pada Rp 14.900 per kg.
"Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa yang stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak yang menengah ke atasnya. Justru yang menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang," kata Deputi Ketut.
Program intervensi yang dimaksud antara lain program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.
Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025.
Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program bantuan pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.
Untuk itu, Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi perberasan di hilir saja. Melainkan perlu juga mengamati kondisi di hulu terkait kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.
"Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam yang harganya sempat Rp 16.000 dari seharusnya yang Rp 24.000. Petani dan peternak kita harus dijaga harganya," tutup Ketut. * (erna)
