SuaraTani.com - Serang| Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai kepastian hukum atas lahan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional.
Berbagai agenda pembangunan, khususnya di sektor pangan, tidak dapat berjalan optimal apabila persoalan pertanahan belum terselesaikan.
"Jadi banyak hal terkait dengan tanah memang, ketahanan pangan terkait dengan tanah. Kemudian pembangunan secara umum juga terkait dengan urusan tanah," tambah Ahmad usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Serang, Banten, Rabu (8/7/2026).
Ia juga mengatakan pemerintah perlu terus memperkuat berbagai program yang berkaitan dengan kepastian hukum atas lahan, mulai dari percepatan sertifikasi tanah hingga penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah.
"Karena itulah program PTSL, program PRONA, program-program yang terkait dengan kejelasan lahan. Itu harus menjadi perhatian khusus. Termasuk juga konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi dalam konteks HKU. Di beragam tempat kan terjadi ya luar biasa. Oleh karena itulah kita minta pemerintah untuk memperhatikan dengan amat sangat persaraan lahan dengan baik," jelasnya.
Menurutnya, penataan kawasan pertanian juga perlu terus diperkuat melalui perlindungan terhadap lahan pertanian dan kepastian peruntukan lahan guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Baik itu lahan dalam konteks sertifikasi, lahan dalam konteks kepastian hukum, lahan dalam konteks peruntukan. Seperti mana sekarang ada LP2B, ada LBS, kemudian lahan sawah dilindungi LSD dan lain-lain.
"Itu harus menjadi perhatian penting karena tidak mungkin kita memprogram ketahanan pangan ke depan tanpa kejelasan lahan. Saya berterima kasih secara khusus. Karena sekarang ada sebuah ketegasan untuk menata lahan-lahan pangan dan pertanian secara khusus. Demi untuk ketahanan pangan nasional kita di masa depan." tutupnya. * (wulandari)
