SuaraTani.com - Jakarta| Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kembali berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola agar manfaat MBG benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Charles menegaskan, sejak awal Program MBG dirancang sebagai upaya pemerintah mengatasi persoalan malnutrisi dan gizi buruk yang masih dialami sebagian anak Indonesia.
Karena itu, pelaksanaan program harus difokuskan pada wilayah dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar dua tahun yang lalu adalah memperbaiki kondisi gizi pada anak-anak Indonesia. Karena masih ditemukan ada anak-anak yang malnutrisi, ada anak-anak yang kondisinya gizi buruk, dan lain sebagainya," ujar Charles.
Ia mengatakan itu usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, dan Forum Investor 3T Sumatera Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari lemahnya tata kelola pada periode sebelumnya.
Salah satunya menyangkut penentuan lokasi pelaksanaan yang dinilai tidak didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.
"Artinya ini kan ada kesalahan tata kelola. Ada kesalahan penentuan titik oleh teman-teman di BGN di periode yang lalu. Asal-asalan. Maka dari itu ada kecurigaan bahkan dibuktikan ada jual beli titik dan lain sebagainya," tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan pentingnya penyusunan cakupan penerima manfaat yang realistis dan disesuaikan dengan kapasitas negara.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengesampingkan tujuan utama meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung pelaksanaan Program MBG.
Menurut Charles, para mitra tidak boleh menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat persoalan tata kelola yang terjadi, sehingga negara perlu menghadirkan solusi yang adil.
"Saya berkomitmen bahwa Ibu-Bapak tidak boleh dirugikan. Negara harus mencari solusi. Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain yang seperti ini," pungkasnya. * (wulandari)
.jpeg)
