Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Ungkap Cara Kerja Baru Ekonomi Makro

Menkeu Suahasil dalam ANTARA Business Forum 2026 yang bertema "The Synergy Horizon: Positioning Indonesia for the Next Decade", di Jakarta, Rabu (23/9/2026). foto: ist

SuaraTani.com - Jakarta| Di tengah peningkatan dinamika geopolitik dan volatilitas pasar keuangan dunia, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya cara kerja baru dalam mengelola ekonomi makro Indonesia. 

Hal tersebut dilakukan melalui sinergi tiga pilar utama untuk menjaga resiliensi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata.

Menkeu menyebut cara kerja baru tersebut memadukan kebijakan fiskal melalui APBN sebagai katalis pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Terus kita dorong APBN supaya menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan publik, mendorong kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai pertumbuhan melalui 8 kluster prioritas pembangunan,” ungkap Menkeu Suahasil dalam ANTARA Business Forum 2026 yang bertema "The Synergy Horizon: Positioning Indonesia for the Next Decade", di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Selain itu, Danantara Indonesia juga menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia sebagai katalis investasi yang bekerja di luar APBN dan bertindak sebagai pendorong investasi strategis bersama sektor swasta.

"Sinergi antara APBN dan Danantara adalah horizon baru pengelolaan ekonomi kita. APBN masuk ke titik-titik krusial ibarat titik refleksi atau akupunktur, yang kemudian dampaknya menjalar ke seluruh perekonomian," ujarnya.

Tak ketinggalan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan mendukung sektor keuangan yang lebih inklusif, dalam, dan stabil.

Menkeu Suahasil juga menekankan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan daya tahan pada semester I/2026 dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kembalinya aliran modal masuk. 

Hingga 14 September 2026, akumulasi inflow melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai Rp140,7 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2026, nilai insentif pajak yang diberikan pemerintah diperkirakan mencapai Rp576 triliun atau setara dengan 2,2% dari PDB untuk memperkuat daya saing dan daya beli masyarakat.

“Uang ini tidak hilang, melainkan beredar di masyarakat untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan modal investasi sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian," jelasnya.

Menkeu juga menjelaskan mengenai enam sektor prioritas yang diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. 

Antara lain meliputi infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis/energi, ketahanan pangan, serta energi baru dan terbarukan. * (erna)