SuaraTani.com – Jakarta| Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (KBL-BB) di tanah air. Langkah tersebut diambil guna menyongsong tren industri otomotif global serta mendukung kampanye dunia untuk mengurangi emisi karbon dan penghematan bahan bakar berbasis fosil, di samping menumbuhkan industri nasional.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (2/3/2021), mengatakan mau tidak mau dunia akan mengarah pada fuel economy yang berbasis pengurangan emisi karbon, sehingga secara bertahap Pemerintah menyiapkan regulasi terkait kendaraan listrik.
Kemenperin juga telah menyusun peta jalan industri otomotif secara keseluruhan, termasuk di dalamnya terkait kendaraan bermotor listrik.
“Di tahun 2030, ditargetkan jumlahnya meningkat menjadi 600.000 unit atau 25% dari total produksi sebanyak 3 juta unit,” papar Menperin.
Penggunaan kendaraan listrik yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2025 dikalkulasi dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,4 juta ton sekaligus mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 800 juta liter atau sekitar 5 juta barel, yang bila dikonversi mencapai sekitar US$251 juta.
Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan, guna mendukung ekosistem dalam pengembangan kendaraan listrik, Kemenperin terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Antara lain berkaitan dengan investasi, insentif, penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Termasuk juga mengenai pengaturan tarif tenaga listrik dengan pemberian insentif dari PLN.
“Kalau kita lihat dari struktur pajak, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama di DKI Jakarta sudah nol persen. Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan kredit uang muka 0%. Selanjutnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga mengeluarkan diskon-diskon untuk charging station,” jelasnya.
Kebijakan pengembangan KBL-BB di dalam negeri sekaligus diharapkan mampu menggerakan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai penghasil komponen kendaraan tier 1, tier 2 dan tier 3 yang memberikan dukungan kepada Agen Pemegang Merek (APM).
“Pabrikan Jepang juga sudah berkomitmen untuk segmen hybrid dan electric vehicle. Jadi ini pararel, ketika investasi masuk infrastruktur juga disiapkan,” ungkap Taufiek.
Pasar Otomotif ke Australia
Menperin juga menyampaikan langkah yang diambil untuk pemulihan industri otomotif yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian.
“Kami terus mengupayakan agar sektor otomotif bisa kembali memproduksi kendaraan dengan rata-rata sebanyak 1,2 juta unit per tahun,” ujar Menperin.
Selain memberikan berbagai insentif untuk mendorong percepatan pemulihan sektor tersebut, pemerintah juga mendorong perluasan pasar ekspor kendaraan, salah satunya ke Australia yang telah memiliki perjanjian bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah berlaku pada 5 Juli 2020.
“Rencananya, kami akan ke Jepang dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan dengan para principal di Jepang, agar segera memberi izin kepada APM di Indonesia untuk mengekspor kendaraan ke Australia,” paparnya.
Dengan demikian, produsen di Indonesia dapat segera bersiap memproduksi kendaraan dengan model yang diminati pasar Australia.
Dikatakannya, produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode tahun 2020, ekspor kendaraan completely build up (CBU) sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai Rp41,73 triliun.
Sedangkan, pengapalan untuk kendaraan completely knock down (CKD) sebanyak 53,03 ribu set atau senilai Rp1,23 triliun, dan komponen sebanyak 61,2 juta pieces atau senilai Rp17,52 triliun. * (desi)
