SuaraTani.com – Medan| Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mendorong pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), untuk memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mendukung keberhasilan akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik serta Dialog dengan Para Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sumut, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Rabu (17/11/2021).
“Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada Mal Pelayanan Publik di kabupaten/kota. Karena itu, kami imbau supaya secara kelembagaan ini kemudian dibentuk di semua kabupaten/kota,” ujar Wapres.
Wapres menyampaikan, akselerasi reformasi birokrasi merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dan pembangunan MPP adalah salah satu upaya untuk mewujudkannya. Dengan kehadiran MPP masyarakat dapat mengakses layanan melalui satu pintu.
“Yang kedua, kalau sudah ada (MPP) tentu peningkatan pelayanan, terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Apabila ada berbagai hambatan supaya juga disampaikan untuk kita terus upayakan penyempurnaan-penyempurnaan baik yang menyangkut regulasi maupun prosedur,” ujarnya.
Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi digital dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sebab, pelayanan publik di daerah merupakan perwakilan wajah pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Pelayanan publik inilah yang kita harapkan dapat terlayani dengan baik, cepat, dengan mudah, sederhana, kompetitif, dan seiring penggunaan teknologi yang juga semakin mantap, semakin masif. Ini kita harapkan menjadi wajah pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada publik,” tuturnya.
Tetap Waspada Hadapi Pandemi
Pada kesempatan itu, Wapres juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah di Provinsi Sumut untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi COVID-19, terlebih dengan meningkatnya mobilitas masyarakat seiring dengan penurunan level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan konfirmasi kasus harian.
Wapres meminta pemerintah daerah untuk terus menggencarkan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat serta mengakselerasi program vaksinasi untuk segera membentuk kekebalan kelompok.
“Saya ingin mengingatkan tentang penanganan COVID-19 khususnya soal vaksinasi supaya dipercepat. Karena tantangan kita ini adalah walaupun sekarang sudah melandai tapi kita antisipasi kemungkinan datangnya gelombang ketiga. Apalagi varian baru sekarang sudah merebak di Eropa bahkan sudah sampai di Malaysia, di Singapura. Sumatera Utara ini sangat dekat, tetangga dengan Malaysia dan Singapura. Ini menjadi perhatian,” jelasnya.
Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Hadir juga Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Kepala BAZNAS Noor Achmad, serta jajaran Forkopimda dan para bupati/wali kota di Sumut. * (wulandari)
