Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), Jamsaton Nababan, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara, Senin 921/2/2022).suaratani.com-ika SuaraTani.com – Medan| PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan hingga saat ini total stok pupuk subsidi tercatat sebanyak 726.934 ton. Jumlah ini 230% diatas ketentuan minimum yang ditetapkan di angka 316.461 ton.
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), Jamsaton Nababan, mengatakan, untuk total stok pupuk Urea subsidi, tercatat sebanyak 362.983 ton atau 225% dari ketetentuan minimum yang dirtetapkan sebanyak 161.116 ton.
Sedangkan untuk total stok pupuk NPK subsidi tercatat sebanyak 181.594 ton atau 193% di atas ketentuan minimum yakni sebanyak 94.036 ton.
“Data ini untuk stok Lini III secara nasional per tanggal 20 Februari kemarin,” ujar Jamsaton dalam pemaparannya di hadapan anggota Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Gudang Bulog di Jalan Jemadi Medan, Senin (21/2/2022).
Khusus untuk Sumut kata Jamsaton, di tahun 2022 ini menerima alokasi sebanyak 382.650 ton, dengan yang sudah disalurkan sebanyak 34.093 ton atau 8,9% per tanggal 17 Februari lalu.
Total stok pupuk subsidi sebesar 27.164 ton atau 222% ketentuan minimum sebesar 12.212 ton, kemudian total stok pupuk Urea subsidi sebesar 10.471 ton atau 233% dari ketentuan minimum sebanyak 4.497 ton.
“Sementara untuk total stok pupuk NPK subsidi ada sebanyak 8.424 ton atau 242% dari ketentuan minimum sebanyak 3.487 ton,” ujar Jamsaton yang hadir didampingi Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Pupuk Indonesia, Gatot Gembiro.
Jamsaton menyebutkan, untuk menyalurkan pupuk ini, mereka dibantu 84 distributor dan 2.687 kios serta 25 gudang produsen (Lini II dan III). Dan per 24 Januari 20222, sudah terbit seluruh SK Dinas Kabupaten/Kota.
“Khusus untuk Pulau Nias, dapat kami laporkan bahwa dari 10 kecamatan, baru 2 kecamatan yang menyerahkan ERDKK ke kios kami,” sebutnya.
Sebelumnya pada kesempatan itu, anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saeful Hidayat mempertanyakan penyebab sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi, mengingat stok pupuk dinyatakan aman. Ia juga mempertanyakan alokasi pupuk subsidi untuk petani di Sumut.
Dari hasil turun ke lapangan yang dilakukan kata Djarot, rata-rata petani megeluhkan hal tersebut. Jika pun ada, harga jualnya melambung tinggi.
“Kita khawatirkan ada oknum yang bermain, sindikat yang bermain. Yang kemudian menahan pupuk itu dan mempersulit petani mendapatkan pupuk bersubsidi,” tanya Djarot yang mewakili daerah pemilihan Sumut III ini.
Menanggapi pertanyaan ini, SE VP Pupuk Indonesia, Gatot Gembiro mengatakan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan juga Kejaksaan Agung, untuk menindaklanjuti penyelewengan penyaluran pupuk subsidi.
“Kami membantu dokumentasi yang mereka perlukan. Artinya kami membantu aparat untuk mengetahui dari mana pengepul itu mendapatkan pupuk yang illegal tadi,” kata Gatot.
Gatot juga memastikan, pihaknya tentu akan menjalankan dengan kesimpulan dan permintaan anggota Komisi IV DPR RI untuk menindak tegas kios dan distributor yang melanggar dengan cara menonaktifkan hingga memecat.
“Mudah-mudahan dengan hal ini nanti penyelewengan dapat berkurang, dan kami juga bisa meningkatkan alokasi pupuk subsidi untuk petani. Karena kalau mengacu kepada ERDKK, jumlah pupuk subsidi yang dibutuhkan petani mencapai 25 juta ton, sedangkan pemerintah hanya sanggup memenuhi 9 juta ton,” pungkasnya. *(ika)
