SuaraTani.com – Medan| Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Sumatera Utara (Sumut) mendorong Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota untuk terus menguatkan 4 K dalam upaya mengendalikan inflasi.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Ibrahim mengatakan, 4 K yang diyakini sebagai kunci pengendalian inflasi adalah ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
“Tetapi ada masalah struktural yang harus diatasi, misalnya seperti pola tanam yang belum memiliki ritme, sehingga sering kali harga tergantung pasokan karena menyangkut masa panen, ” ujar Ibrahim saat berbicara di kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) yang digelar secara daring, Kamis (17/2/2022).
Menyangkut pola tanam petani, BI menurut Ibrahim bersama Biro Perekonomian sudah mencoba mengatur ritme pola tanam yang diakui sulit untuk dilakukan. Ini bisa dimaklumi karena adanya ketakutan dari petani yang khawatir harga jatuh pada saat panen.
“Untuk itu kami mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kepentingan kerjasama antar daerah, termasuk juga pemenuhan Controlled Atmosphere Storage (CAS) yang akan menambah waktu penyimpanan bahan pokok,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BI Perwakilan Sumut, Doddy Zulverdi secara khusus mengatakan, untuk menekan ifnlasi dari kenaikan harga minyak goreng, pihak Pemerintah Provinsi Sumut sedang berupaya mendorong pengembangan produksi minyak goreng di Sumut. Nantinya didorong dengan kerja sama antara produsen minyak goreng dengan BUMD.
“Karena kalau melihat sisi permintaan, itu kan tergantung pola juga. Kalau dia sesuai pola saja gak masalah, asal setelah permintaan tinggi di Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) yang akan datang yakni puasa dan lebaran itu kembali normal. Tetapi jika bertahan mahal, maka faktor penguatan di sisi pasokan harus jadi perhatian,” kata Doddy.
Seperti diketahui, di awal tahun atau tepatnya di bulan Januari, Sumut mengalami inflasi yang cukup tinggi yakni sebesar 1,03%, jauh di atas nasional yang tercatat sebesar 0,56%. *(ika)

