Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Bank Indonesia Ajak Masyarakat Terlibat dalam Perhelatan G20 Lewat Berbagai Side Events

Gubernur Bank Indonesia Perry saat memberikan kata sambutan secara virtual dalam 'Seminar Strategic Issues in G20: Exit Strategy and Scarring Effect Post Covid-19' yang digelar secara hybrid, Senin (21/3/20922).suaratani.com-ist 

SuaraTani.com – Medan| Pemerintah Daerah dan stakeholders di daerah diajak untuk terlibat dalam perhelatan G20 melalui berbagai side events atau agenda sampingan yang sudah digelar sejak Indonesia ditunjuk sebagai Presidensi G20.

Deputi Gubernur Bank Indonesia  (BI), Dody Budi Waluyo mengatakan, secara keseluruhan ada 156 side events yang dipersiapkan.

“Dan ini salah satu side events yang dilakukan dalam hal mengajak rekan-rekan di daerah untuk memahami G20. Dan yang terpenting adalah apa sih manfaatnya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat di daerah mau pun secara nasional. Karena G20 ini tidak murah,” ujar Dody Budi Waluyo saat menjadi pembicara utama dalam 'Seminar Strategic Issues in G20: Exit Strategy and Scarring Effect Post Covid-19' yang digelar secara hybrid, Senin (21/3/20922).

Dody menyebutkan, Indonesia mengusung enam Agenda Prioritas Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran ouput yang akan dihasilkan, antara lain mencakup Exit Strategy to Support Recovery, Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth, Payment System in Digital Era, Sustainable Finance, Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance serta  International Taxation.

Dikatakannya,  implementasi dari seluruh elemen kebijakan tersebut juga perlu dilaksanakan di daerah, terutama dalam payung kerjasama lintas otoritas dan instansi yang semakin erat. 

BI dalam hal ini bersama satuan kerja terkait di kantor pusat dan kantor perwakilan di daerah berkomitmen untuk terus melanjutkan koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendorong perbaikan ekonomi.

"Diantaranya, dengan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pada upaya untuk memitigasi dampak upside risks, melanjutkan perumusan rekomendasi kebijakan berdasarkan pengkinian bauran kebijakan BI dan kebijakan nasional serta memonitor kelanjutan proyek investasi strategis pemerintah dan korporasi, disertai dengan mendorong berlanjutnya upaya peningkatan iklim investasi," ucapnya.

Sebelumnya Gubernur BI, Perry Warjiyo saat memberikan sambutan mengatakan, ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 diprediksi masih akan berlanjut hingga tahun 2022 ini. 

Hal ini dikarenakan negara-negara berkembang masih memiliki keterbatasan untuk melakukan pemulihan, sehingga tidak mampu mengimbangi berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan negara maju

“Dan inilah alasan kenapa tema G20 adalah recover together atau pulih bersama,” ujar Perry. 

Ditambahkannya, ada 3 tantangan yang dihadapi di dalam pemulihan global. 

Pertama, dampak dari normalisasi kebijakan dari negara-negara maju.

Kedua, adalah dampak dari Covid itu sendiri terhadap kondisi sektor riil, atau yang sering disebut luka memar.

“Dan ketiga, ketegangan geopolitik yang sekarang terjadi, Rusia dengan Ukraina yang juga menjadikan permasalahan pemulihan ekonomi global itu lebih sulit dan harus kita lakukan bersama,” tambahnya.

Saat ini pemulihan ekonomi sudah berlangsung, dan kemungkinan di negara maju akan lebih cepat.

Salah satunya langkah Bank Sentral Amerika atau The Fed yang sudah mulai menaikkan kebijakan suku bunga  (Fed Fund Rate), yang diperkirakan dilakukan lima kali tahun ini, tetapi berkembang menjadi tujuh kali seiring dengan inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Kebijakan ini menurut Perry ini sudah berdampak kepada kenaikan suku bunga global dan persepsi resiko di Global. Dan itu juga mempersulit bagaimana negara-negara berkembang untuk bisa pulih, karena harus mengatasi dampak dari rambatan global  dari ketidakpastian dan kenaikan suku bunga global terhadap arus modal ke negara-negara berkembang. Dan karenanya membatasi kemampuan negara-negara berkembang dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. 

“Oleh karena itu normalisasi kebijakan menjadi isu yang kita angkat dan kita sampaikan bagaimana normalisasi kebijakan di negara maju perlu dikalibrasi secara baik. Perlu direncanakan secara baik.Perlu dikomunikasikan secara baik, agar dampak terhadap global dan negara berkembang itu lebih bisa dimitigasi secara baik,” pungkasnya.  *(ika)