Petani asal Pematangsiantar dan Simalungun menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (1/3/2022) siang. Unjuk rasa ini diwarnai dengan aksi tebar benih jagung yang merupakan bantuan dari Pemko Pematangsiantar yang kualitasnya buruk.suaratani.com-ika SuaraTani.com – Medan| Puluhan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Dipenogoro, Kota Medan, Selasa (1/3/2022) siang. Mereka mengeluhkan pupuk subsidi yang mahal.
Massa merupakan para petani asal Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini, harga pupuk yang tidak terjangkau lagi berdampak dengan gagal panen dan merugi.
"Kami minta kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bisa menyelesaikan permasalahan kami atas pupuk yang mahal ini. Jangan sampai gagal panen ini, anak-anak juga jadi gagal untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Karena, tidak ada biaya untuk sekolah," sebut Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak dalam orasi demonya.
Lipen mengancam bila tidak mendapatkan respon dari orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara itu. Mereka akan menggelar unjuk rasa ke Istana Negara.
"20 hari setelah aksi ini, tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Sumut, kita akan menggelar aksi ke Istana Negara untuk menjumpai pak Jokowi," sebut Lipen.
Dijelaskannya, untuk pupuk Urea sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp112.500/zak dan pupuk Phonska Rp 115.000/zak. Tapi, dijual penyalur ke petani dengan harga Rp140 ribu hingga Rp200 ribu/sak.
"Harga pupuk subsidi yang mahal itu, membuat kami tidak tahu bagaimana lagi mau bertani. Makanya, kami mengeluhkan ini kepada Bapak Edy Rahmayadi," ucap Lipen.
Massa pengunjuk rasa juga merasa bantuan diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tidak terlalu baik atas bibit pertanian seperti bibit jagung, bibit kacang kedelai.
"Ayam saja dikasih makan bibit jagung ini, mati. Cemana kami menanamnya, kacang kedelai ini, kualitas rendah diberikan oleh Dinas Pertanian. Pemerintah hanya membodohi masyarakatnya saja. Kalau tidak diterima, tidak akan diberikan bantuan selanjutnya. Kami serba salah jadinya," katanya.
Selain mengeluhkan harga pupuk mahal, massa unjuk rasa yang didominasi kaum emak-emak itu, juga mengeluhkan soal ada mafia tanah yang ingin merebut tanah mereka yang dijadikan lahan pertanian.
Dengan itu, Lipen juga meminta perhatian dari Gubernur Sumut. Karena, massa sudah menyampaikan keluhannya ke Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Polres Pematangsiantar. Namun, tidak mendapatkan respon dan penyelesaian.
"Kami ke sini, karena kami ke Pemko Pematangsiantar dan ke Polres Pematangsiantar tidak direspon. Mau kemana lagi kami akan mengaduh," ucap Lipen.
Massa juga meminta kepada pihak kepolisian, terutama Polda Sumut untuk menangkap mafia tanah merebut tanah petani dengan segala cara dilakukan. Karena, massa pengunjuk rasa mengaku juta mendapatkan ancaman dan teror dari mafia tanah itu.
"Kenapa dia (mafia tanah) tidak ditangkap, apa Polres Pematangsiantar takut sama dia atau ada yang lain," teriak pendemo.
Setelah satu jam menggelar unjuk rasa itu. Para pendemo diterima dari perwakilan Pemprov Sumut, S.Samosir, yang mengatakan bahwa apa mejadi tuntutan dan keluhan petani akan disampaikan kepada Gubernur Sumut.
"Saya perwakilan Pemprov Sumut, akan kita sampaikan kepada bapak gubernur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Masalah tanah, akan berkordinasi dengan BPN. Untuk bersubsidi itu, akan juga berkordinasi," jelas S.Samosir.
Setelah itu, massa membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sumut dan beranjak ke Gedung DPRD Sumut untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan yang sama. *(ika)
