SuaraTani.com - Labuhanbatu| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 yang melibatkan 628 Kementerian/Lembaga/Pemerintah. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD).
Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), terdiri pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan ekspert/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Pemkab Labuhanbatu, Sarimpunan Ritonga mengatakan, terkait SIP, ini bukanlah hal yang ganjil namun hal yang biasa sering dilakukan setiap tahunnya, terkhusus dinas pelayanan masyarakat.
"Survei ini harus menjadi prioritas kita karena survei ini langsung dikendalikan dan dilaksanakan oleh KPK. Jika ini tidak diprioritaskan, maka akan memiliki efek yang tidak baik untuk Pemkab Labuhanbatu. Karena itu, mari kita prioritaskan tuntas dengan posisi yang pantas di Tahun 2022," kata Sarimpunan, Selasa (19/4/2022) di ruang rapat Bupati Labuhanbatu.
Dikatakannya, tahun 2022, dilaksanakan pengisian SPI diawali dengan memberikan sosialisasi kepala OPD.
"Karena banyaknya yang diperlukan untuk pengumpulan data terhusus kepada OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, data-data inilah yang akan digunakan KPK untuk pemeriksaan melalui konsultan survei," jelasnya.
Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu, Ahlan Truna, menyampaikan pada SPI tahun 2021 terhitung dari 628 Kementerian/Lembaga pemerintah daerah menghasilkan indeks sebesar 42 sampai dengan 91,7 dari sekolah interval 0 sampai 100.
"Harapan kita, kerjasama dengan para ASN harus benar-benar diperhatikan, kepedulian ASN harus ditunjukkan agar nilai capaian kita tidak dalam titik merah. Dan, menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan betapa pentingnya SIP ini kepada masyarakat, demi menciptakan pemerintahan yang bersih bebas korupsi," ujar Ahlan.
Sosialisasi tersebut juga diikuti Asisten II, Ikramsyah Putra Nasution, para kepala OPD dan perwakilan OPD. * (fajar dame harahap)
