Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Afifi Lubis membuka rakor Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara yang diselenggarakan Sudirman Ballroom Hotel Le Polonia Medan, Jalan Sudirman No 14 Medan, Rabu (22/6/2022).suaratani.com-ist Terutama tentang ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas tersebut, harus dipastikan tidak ada masalah. Sehingga tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran.
Hal itu disampaikan Afifi Lubis saat membuka rapat evaluasi pertumbuhan ekonomi Sumut di Hotel Le Polonia, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (22/6/2022).
“Kalau melihat angka inflasi Sumut mengalami kenaikan hingga Mei sebesar 0,74%, dan tingkat inflasinya berdasarkan tahun ke tahun sebesar 4,18%, ini makanya perlu kesiapan kita bagaimana upaya meredam kemudian mampu menjaga stabilitas inflasi tersebut,” ucap Afifi.
Selain ketiga komoditas tersebut, Afifi juga mengatakan, penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak juga perlu disikapi dan ditangani secara bersama-sama. Hewan ternak, kata Afifi memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat ini sudah ada kurang lebih 7.000-an hewan ternak yang terjangkit PMK di Sumut. “Saya dapat informasi dari OPD terkait telah terjadi penurunan harga jual sapi sampai 30%, tentu ini meresahkan peternak kita, masyarakat kita, ini kondisi yang kita hadapi,” kata Afifi.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah mengeluarkan kebijakan bahwa hewan kurban harus memiliki surat keterangan sehat. Hal tersebut merupakan upaya agar penyakit PMK tidak semakin meluas.
Selain itu, Afifi juga meminta kepada seluruh pihak untuk bersinergi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut yang belum pulih secara sempurna, setelah dihantam pandemi Covid-19.
“Melalui forum ini mari kita mencari jalan keluar bersama-sama, untuk menghindari dampak inflasi, sekarang bagaimana caranya kita menjaga stabilitas harga dan pasokan kita,” kata Afifi.
Selain harga dan pasokan komoditas, Afifi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi serapan anggarannya. Semakin banyak anggaran terserap, maka akan makin besar perputaran uang di daerah.
“Sudah diingatkan, oleh Presiden, Menteri, Bapak Gubernur, segera, apalagi dana yang sifatnya produktif itu harus dipercepat, jangan lambat, ini untuk pertumbuhan ekonomi di daerah kita,” kata Afifi.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait mengatakan rapat tersebut dihadiri peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumut, BPS dan Bank Indonesia. Rapat tersebut bertujuan untuk mencari solusi dan jalan keluar berbagai permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi di Sumut.
“Apalagi ini jelang hari raya besar Iduladha, perlu kita mencari jalan untuk mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga komoditas kita,” kata Naslindo. *(wulandari)
