Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima 43 sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin (26/9/2022).suaratani.com-istSuaraTani.com – Medan| Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima 43 sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin (26/9/2022).
Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Yuliandi kepada Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Renward Parapat dan Kepala Bidang Aset dan Investasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Hendrik Iskandar.
Acara penyerahan sertifikat yang berlangsung di halaman Kantor Pertanahan Kota Medan ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
43 sertifikat aset tanah milik Pemerintah Kota Medan yang diserahkan terdiri dari aset tanah Terminal Amplas, tanah kantor lurah dan tanah rumah sewa yang selama ini dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
Sertifikasi aset tanah ini merupakan salah satu program Wali Kota Medan Bobby Nasution. Tujuannya untuk menjaga agar seluruh aset tanah milik Pemko Medan ini memiliki alas hak yang jelas dan kuat.
"Sertifikasi ini sekaligus mencegah terjadinya pemindahtanganan aset dikemudian hari sehingga aset-aset tanah Pemko Medan tetap terjaga," ucap Renward, seraya menambahkan, hal ini juga sejalan dengan amanat dalam pada pasal 299 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal tata cara pengamanan aset tanah.
Dengan diserahkannya 43 sertifikat aset tanah tersebut, maka untuk tahun 2022 ini telah diterima sebanyak 120 sertifikat aset tanah milik Pemerintah Kota Medan.
Namun demikian, sebut Renward, Pemko Medan tetap berharap dan berkomitmen agar target pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Medan sebanyak 200 persil dapat tercapai di tahun ini.
"Dengan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara Pemerintah Kota Medan dengan Kantor Pertanahan Kota Medan, kita harapkan sertifikasi aset ini akan terlaksana dengan optimal," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan mengajak seluruh stakeholders untuk melawan mafia tanah secara bersama-sama. Salah satu cara yang dapat dilakukan, sebutnya, adalah dengan percepatan pensertifikatan aset-aset tanah, baik milik pemerintah maupun masyarakat. *(wulandari)
