
Karena itu, ia mengapresiasi tugas reses anggota dewan yang menampung dan mentabulasi masukan atau aspirasi raykat.
Hal ini dikatakan Gubernur Edy Rahmayadi dalam jawabannya pada Sidang Paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut di gedung Paripurna Dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (29/3/2023).
Pada jawaban tersebut, Gubernur mengatakan bahwa setiap aspirasi yang telah dihimpun oleh semua anggota dewan di 12 daerah pemilihan (Dapil) menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bisa diwujudkan. Dengan mendasari pada skala prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Aspirasi yang disampaikan merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya, karena hal tersebut berupakan kebutuhan masyarakat. Tentunya apa yang telah diusulkan akan dinantikan realisasinya,. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam rencana belanja daerah, terkait pelaksanaan program kegiatan,” sebut Gubernur Edy.
Selain itu, lanjutnya, reses juga menjadi ukuran bagi pemerintah untuk bahan evaluasi dan pengawasan, mana saja yang perlu diperbaiki atau dikoreksi.
Dengan demikian, butuh peran saling sinergi guna mencapai hasil yang optimal di masa yang akan datang, dengan mengukur sejauh mana keberhasilan program pembangunan.
“Untuk menilai apakah program pembangunan itu tepat sasaran dan berhasil guna bagi masyarakat, untuk perbaikan kesejahteraannya. Di samping menyerap aspirasi, tentunya para anggota dewan dalam melaksanakan resen juga menyampaikan penjelasan dan sosialisasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif tersebut,” jelas Gubernur.
Sementara dalam sidang paripurna DPRD Sumut, Pimpinan Rapat Harun Mustafa Nasution menyampaikan bahwa seluruh laporan hasil reses anggota dewan dari seluruh dapil yang ada telah disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan utama bagi Pemprov Sumut.
Terutama yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik serta upaya mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dari berbagai sektor. *(wulandari)