Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.suaratani.com-istSuaraTani.com – Medan| Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar membangun Mal Pelayanan Publik.
Hal ini diperlukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik dengan mudah, mengingat kondisi Kota Medan yang kantor instansi teknisnya sangat berjauhan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan, esensi dari Mal Pelayanan Publik ini adalah mengintegrasikan suruh layanan dalam 1 tempat.
Untuk Sumut sendiri baru ada 3 daerah yang memiliki Mal Pelayanan Publik, yakni Kota Tebing Tinggi, Pemkab Asahan yang baru diresmikan dan Humbang Hasundutan yang rencananya akan dilaunching Mei 2023 mendatang.
"Jadi dengan kondisi seperti itu, maka layanan akan semakin mudah dan masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan publiknya. Jadi di Mal Pelayanan Publik itu nanti ada, bank dan unit-unit layanan, misalnya ada Dukcapilnya dan sebagainya, bahkan instansi vertikal misalnya," ujar Abyadi di Medan, Kamis (16/3/2023).
Dengan kondisi itu kata Abyadi, Ombudsman meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution agar menginisiasi pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kota Medan.
"Saya kira Kota Medan sudah saatnya memiliki mal pelayanan publik. Sehingga kemudian dapat memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik. Larena itulah kemudian kita dorong pemko medan kepada pak wali kota segera menginisiasi atau merancang pembangunanya," katanya.
Berdasarkan catatan Ombudsman, data tahun 2022 pada penilaian kepatuhan layanan publik, Pemko Medan meraih 81,43% dengan predikat zona hijau.
Namun dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik ini tentunya lebih memudahkan masyarakat mengakses dan menikmati pelayanan publik yang baik.
"Dikonseplah dengan baik, dengan berbagai model ya, kalau di beberapa daerah saya lihat itu, ada macam konsepnya, ada misalnya konsep cafe, itu salahnya satunya dan macam-macamlah," tutupnya. *(junita sianturi)
